Sasaran Pinjaman Pemprov ke SMI Kurang Tepat

Sasaran Pinjaman Pemprov ke SMI Kurang Tepat

INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, menilai rencana pemerintah provinsi untuk melakukan pinjaman sebesar Rp4 triliun dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan fokus pembangunan infrastruktur, kurang tepat di tengah situasi penanganan Covid-19.

Dia mengatakan, seharusnya Pemprov mengedepankan skala prioritas di tengah kondisi saat ini, di mana perekonomian masyarakat sedang buruk akibat dampak dari Covid-19. 

Ada tiga prioritas utama yang lebih baik dilakukan, kata Yunandar, jika memang ingin memanfaatkan pinjaman dari pemerintah pusat. Pertama kata dia adalah masalah kesehatan, bansos dan insentif untuk pelaku usaha. Bukan pembangunan infrastruktur yang dinilainya baru akan ada dampak positifnya bagi masyarakat dalam jangka panjang. 

Hal ini kata Yunandar sebaiknya dikaji ulang, karena bukan sebuah kebutuhan mendesak. Mengingat yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan nyata yang dapat memulihkan perekonomian, sesegera mungkin.

“Pinjaman PEN ini menurut saya bagus-bagus saja. Tapi persoalannya saat ini adalah yang dibutuhkan masyarakat bukan infrastruktur. Pemerintah harusnya mengutamakan skala prioritas. Ada tiga prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, yaitu kesehatan, bansos dan insentif untuk UMKM. Bukan infrastruktur,” katanya.

Dia menambahkan, penelitian dari pemerintah pusat dan lembaga penelitian dunia pun menyampaikan hal yang sama. Tindakan yang lebih tepat saat ini bagaimana sesegera mungkin perekonomian masyarakat kembali pulih. Belum bicara infrastruktur harusnya. 

“Ini tiba-tiba bicara infrastruktur. Memang betul, bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Tapi itu baru terasa nanti. Sebab sifatnya jangka panjang. Kalau sekarang, bukan itu yang dibutuhkan,” papar Yunandar kepada INILAH, Selasa (8/9/2020).

Menurutnya, meski akan ada biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam program tersebut, tetapi yang menikmati dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah perusahaan besar dan bukan masyarakat umum. Kecuali, kata Yunandar, pemerintah bisa memberikan solusi dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat bisa terbantu perekenomiannya dalam jangka pendek.

“Walaupun nanti dari program infrastruktur ini ada biaya yang keluar, tapi itu hanya beberapa perusahaan saja dan itu perusahaan besar. Bukan pelaku usaha kecil. Misal dengan memanfaatkan padat karya. Itu mungkin saja bisa membantu perekonomian masyarakat dalam jangka pendek. Kalau tidak, ya tidak ada dampak yang signifikan dari pinjaman tersebut untuk masyarakat saat ini,” ucapnya. (yuliantono)