Empat Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Tolak KUA PPAS Perubahan 2020

Empat Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Tolak KUA PPAS Perubahan 2020
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bandung menolak hasil Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan TA 2020 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung.

Empat fraksi yang menolak yaitu PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara dua fraksi lainnya, yaitu PDI Perjuangan dan PAN bersikap abstain (tidak memberikan suara). Fraksi yang menyetujui hanya Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengatakan penolakan hasil rapat paripurna tersebut karena empat fraksi partai politik tersebut meminta agar pimpinan DPRD Kabupaten Bandung membahas ulang KUA PPAS Perubahan tersebut.

"Kami meminta pimpinan dewan untuk melakukan pembahasan ulang atau paling tidak melanjutkan pembahasan," kata Toni di Soreang, Senin (7/9/2020).

Dikatakan Toni, pimpinan dewan terkesan memaksakan menggelar rapat pimpinan fraksi untuk membahas KUPA PPAS. Keempat fraksi tersebut tidak bisa menghadiri rapat pimpinan fraksi karena disibukkan dengan agenda pendaftaran pencalonan bakal calon bupati/wakil bupati Bandung 2020 di KPU Kabupaten Bandung pada 4 September 2020.

Saat itu, keempat fraksi mencoba berkirim surat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bandung agar rapim tersebut ditunda. Namun, pimpinan DPRD Kabupaten Bandung tetap melaksanakan rapat pimpinan tersebut.

"Mereka tetap melanjutkan rapat pimpinan, karena surat dari kami itu dinilai terlambat. Sementara jadwal rapat pimpinan selama dua hari. Nah jadwalnya bertepatan dengan seluruh partai disibukkan dengan pencalonan bakal calon bupati ke KPU," ujarnya.

Namun, Toni menyebutkan saat hasil rapat pimpinan dibawa ke rapat Badan Permusyarahan (Bamus), kegiatan pembahasan KUPA PPAS justru dianggap sudah selesai. Hasil tersebut dianggap sudah legal.

"Nah di Bamus terungkap semuanya. Makanya empat fraksi menolak hasilnya. Karena dari yang disampaikan dari rekan anggota di Bamus baik yang hadir rapat ada beberapa persoalan. Maka kami minta diulang pembahasannya, karena ada beberapa hal yang harus diperjelas," katanya.

Salah satu yang dipersoalkan keempat fraksi tersebut yakni tercantumnya penyediaan dana hibah dan bansos. Pasalnya, tercantum permintaan penyediaan hibah dan bansos tersebut tidak dilengkapi dengan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) serta peraturan bupatinya.

"Tidak dicantumkan siapa yang akan menerimanya, atau berapa yang akan dianggarkan. Kan ini jadi persoalan. Apalagi ini di musim politik. Kami diintruksikan partai untuk kritisi anggaran. Apalagi ada beberapa mata anggaran di KUPA PPAS yang kami curigai untuk dipakai biaya politik. Nilainya cukup fantastis," ujarnya.

Meski tak merinci secara detail berapa nominal anggarannya disejumlah mata anggaran yang dicurigai keempat fraksi tersebut, namun Toni menyebut mata anggaran tersebut banyak untuk digunakan di sejumlah SKPD.

"Berapa besar nilainya, makanya nanti akan kami sampaikan. Akan kami pertanyakan ke SKPD terakit. Kenapa kok menyimpan anggaran segini besarnya untuk apa. Makanya kami butuh penjelasan. Keempat fraksi ini khawatir ada poilitisasi APBD di tahun politik ini. Karena anggaran itu seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan Pilkada," katanya.

Apalagi, lanjut Toni, jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait anggaran hibah bansos, seharusnya dilakukan refocusing secara total untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19.

"Dari Bamus ternyata muncul angka-angka itu. Hibah dan Bansos ternyata tidak direfocuskan secara total. ada juga organisasi yang tidak boleh menerima per tahun, ini muncul juga. Makanya kami ingin memastikan saja," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, jelas Toni, keempat fraksi yang menolak hasil pembahasan KUP PPAS Perubahan menunggu sikap dari pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.

"Apakah mau akan dibahas ulang, atau mau diberhentikan dan kembali ke APBD murni. Kami juga siap mengundang TAPD untuk meminta agar pembahasan KUA PPAS Perubahan dibahas kembali. Karena kami belum mendapat penjelasan cukup terkait yang telah disodorkan itu," katanya. (Dani R Nugraha)