Bangunan Liar Dimiliki Pejabat, Wabup Bogor Pertanyakan Keseriusan Menteri ATR/BPN

Bangunan Liar Dimiliki Pejabat, Wabup Bogor Pertanyakan Keseriusan Menteri ATR/BPN
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Puncak - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terkait rencana Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang akan menertibkan bangunan liar di wilayah hulu terutama kawasan Puncak.

"Penertiban bangunan liar terutama di Kawasan Puncak itu gampang-gampang susah, karena  yang mau mentertibkan pemerintah pusat tetapi yang memiliki bangunan liar tersebut juga orang pemerintah pusat baik masih menjabat di jabatan strategis ataupun sudah pensiun. Saya mempertanyakan tujuan apakah langjah penertiban itu untuk mengamankan lahan negara, melindungi resapan air atau mengembalikan fungsi lahan seperti sebelumnya,"  kata Iwan kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Dia menuturkan, dikarena yang memiliki bangunan liar tersebut merupakan pejabat maupun mantan pejabat, politisi Partai Gerindra ini pun meminta bantuan dukungan keamanan ketertiban masyarakat.

"Kalau memang bangunan liar di Kawasan Puncak atau lainnya musti ditertibkan, maka kita butuh 'back up' dari pemerintah pusat. Kami meminta itu karena kami tidak mau tebang pilih dalam penertiban bangunan liar," pintanya.

Terkait berkurangnya lahan PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Tjiliwung atau perusahaan perkebunan lainnya, Iwan berpendapat karena lemahnya lahan PT Perkebunan Nusantara VIII maupun PT Tjiliwung.

"Diserobotnya lahan lahan PT Perkebunan Nusantara VIII dan  PT Tjiliwung karema mereka tidak ada kekuatan untuk menjaga aset perkebunannya, mereka sangat lemah karena punya aset tetapi tak punya tenaga keamanan  yang memadai. Saya kira itu harus jadu perhatian dan penertiban bangunan liar ini harus menjadi momen mereka untuk melestarikan lahan perkebunan teh mereka," papar Iwan.

Senada dengan Iwan Setiawan, Manager Program Pemulihan Ekosistem di Hulu DAS Sungai Ciliwung Thomas Oni Veriasa menegaskan pemerintah pusat maupun daerah harus mengembalikan fungsi lahan di Kawasan Puncak, Gunung Gede Pangrango, hal itu karena maraknya penyerobotan lahan lindung atau perkebunan menjadi vila.

"Kalau sebelumnya lahan vila atau bangunan liar tersebut lahan hutan lindung atau perkebunan maka harus dikembalikan fungsinya, Kawasan Puncak, Gunung Gede Pangrango ini sudah sangat tinggi peralihan fungsinya hingga pemerintah pusat, provinsi maupun daerah harus serius dalam melakukan penataan ini. Alangkah baiknya setiap bangunan itu dipertanyakan izinnya, apakah sudah benar dan sesuai prosedur dalam perolehan izin mendirikan bangunannya," tegas Thomas. (Reza Zurifwan)