Dana Desa Berhasil Kurangi Gizi Buruk 29 Persen

Dana Desa Berhasil Kurangi Gizi Buruk 29 Persen

INILAH, Jakarta - Dalam empat tahun terakhir pemerintah berhasil membangun 9.692 unit Polindes dan 28.820 Posyandu melalui alokasi dana desa. Dampaknya kini sebanyak 93% desa rutin menyelenggarakan kegiatan di kedua unit kesehatan dasar tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, desa kini sudah tidak lagi mengalami kejadian gizi buruk karena pelayanan sosialnya sudah mulai membaik.

"Perlahan-lahan mengalami perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk kini berkurang 29 persen," kata Anwar dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (04/02/2019).

Anwar melanjutkan, realisasi dana desa lainnya yaitu terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa. Menurutnya, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, namun juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi perdesaan.

"Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi desa," ujarnya.

Anwar mengatakan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 Triliun, yakni Rp 20,67 Triliun pada tahun 2015,  Rp 46,98 Triliun pada tahun 2016, Rp 60 Triliun pada tahun 2017 dan Rp 60 Triliun pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp70 Triliun. Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan sebwsar Rp257 Triliun.

"Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas. Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa seperti jalan, jembatan, Polindes, Posyandu, dan Saran Air Bersih.

"Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal," ujarnya.

Selanjutnya dana desa tahun 2018 menurutnya, dilakukan inovasi baru yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai. Menurutnya, padat karya tunai bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.

"Tahun 2018 ini adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Ini didorong untuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya mengurangi dari bantuan tunai, jadi masyarakat bekerja," ujarnya. (*)