Desa Mandiri Kian Banyak, Jabar Sudah Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal

Desa Mandiri Kian Banyak, Jabar Sudah Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal
net

INILAH, Bandung - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jabar terus mendorong peningkatan status desa. Hal itu meliputi perbaikan di aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial yang menjadi domain penting.

Kepala DPM-Desa Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, saat ini capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Barat yang menjadi indikator penetapan status di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal itu terbukti dengan adanya pentingkatan status Desa Mandiri dari 98 desa pada 2019 menjadi 270 desa pada 2020.

"Tahun 2020, ditetapkan bahwa jumlah desa mandiri yang ada di Jawa Barat itu 270 (desa), kemudian yang sangat tertinggal sudah tidak ada. Kita melakukan bagaimana memperbaiki perekonomian desa, supaya potensi desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujar Bambang di kantor DPM-Desa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (9/9/2020).

Diketahui, terdapat 52 indikator yang menentukan status desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Hal itu meliputi, mulai dari dimensi pelayanan, kesehatan, akses pendidikan dasar, hingga keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi.

"Karena itu peningkatkan status desa di Jabar koheren dengan peningkatan indikator IDM," ucapnya.

Menurut Bambang, peningkatan indikator IDM di Jabar tak lepas dari berbagai inovasi yang dicetuskan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum, dengan slogan Desa Juara yang memiliki tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, dan banyak program lainnya. Program-program itu dirancang salah satunya untuk memangkas ketimpangan gap kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan.

"Keberhasilan berbagai program yang dicanangkan di desa harus berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa. Hal itu agar berbagai program yang diturunkan ke desa mampu dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat," bener dia.

Menurut dia, dalam 52 indikator IDM itu tidak semua kewenangan ada di provinsi. Contoh bahwa salah satu variabelnya dalam indeks komposit sosial itu ada yang namanya tenaga kesehatan, itu bukan domainnya provinsi tapi pemerintah kabupaten/kota, bagaimana bisa menghadirkan tenaga kesehatan.

"Terus di sana tidak ada Paud misalkan, itu domainnya kabupaten kota. jadi mau tidak mau, suka tidak suka mesti bersama-sama bisa menghadirkan itu," imbuh Bambang.

Sementara itu, desa yang statusnya naik menjadi mandiri pun ditegaskan Bambang akan mendapatkan penghargaan atau reward dari DPM-Desa yakni Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara). Kendaraan multifungsi tersebut diberikan kepada Desa Mandiri dan Desa Berprestasi sebagai penunjang berbagai kegiatan yang dilakukan desa.

"Pada 2019 kita telah menyalurkan Maskara sebanyak 126 unit kepada 73 Desa Mandiri, 10 Desa DLS to DM, dan 43 Desa Berprestasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Sementara tahun 2020 ini, sebanytak 102 unit akan didistribusikan kepada 21 Desa Mandiri, 13 Desa DLS to DM, dan 68 Desa Berprestasi yang berada di 18 kabupaten dan Kota Banjar," ungkapnya.

Rencananya, akan dilakukan penyerahan secara simbolis 18 unit Maskara 2020 ini kepada 7 desa di Kabupaten Cirebon, 7 desa di Kabupaten Majalengka, dan 4 desa di Kabupaten Kuningan pada 12 September 2020.

"Jadi kriterianya reward yang memiliki strata mandiri, yang kedua juga kita memberikan juga kepada desa-desa yang berprestasi. Jadi manakala yang berprestasi walaupun belum menyandang strata desa mandiri kita akan berikan MASKARA kemudian kita dorong bagaimana untuk bisa meningkatkan strata kedepannya. Jadi bukan tawar menawar, jadi itulah upayanya," pungkas Bambang.

Saat ini, lanjut Bambang, sudah tidak ada desa di Jabar berstatus sangat tertinggal. Sedangkan, jumlah desa berstatus tertinggal dan berkembang terus menurun. Desa berstatus tertinggal dari 326 turun jadi 121. Sementara desa berstatus berkembang dari 3.656 turun jadi 3.290. (Rianto Nurdiansyah)