Tolak Penambahan Modal, PT PPE Malah Akan Dihadiahi Alat Berat Pindad

Tolak Penambahan Modal, PT PPE Malah Akan Dihadiahi Alat Berat Pindad
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Selama kepemimpinannya, Direktur PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE) Agus Setiawan mengaku tidak akan menambah penyertaan modal dari Pemkab Bogor.

Hal itu, karena mantan Ketua DPW PPP Provinsi Banten ini mengacu pada teori ekonomi modern, dimana modal itu tifak hanya dalam bentuk uang tetapi juga bisa dalam wujud perijinan usaha tambang.

"Dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) pada Agustus lalu, saya sudah menolak untuk meminta penyertaan penambahan modal apalagi di tahun pertama ataupun kedua kepemimpinan saya," kata Agus kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Dia menerangkan, dengan modal usaha pertambangan dan perizinan yang dimiliki itu tak sedikit investor atau pihak ketiga yang ingin bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang pertambangan ini.

"Yang terbaru, PT PPE akan menandatangani MoU dengan PT PIndad dimana alat-alat berat termasuk peralatan teknis yang dibutuhkan PT PPE akan 'di-back up' Pindad jikalau kerjasama produksi pertambangan aspal kita  di Kecamatan Cariu melebihi target yang diberikan oleh mereka," terangnya.

Penolakan penyertaan penambahan modal itu disambut baik Bupati Bogor Ade Yasin. Dia pun optimis BUMD di bidang pertambangan ini akan bangkit dan maju ke depannya.

"Grafik usaha PT PPE semakin baik dan ditolaknya penyertaan penambahan modal oleh Agus Setiawan malah membuat saya optimis bahwa mereka kedepannya akan bangkit dan maju," singkat Ade.

Selain disambut baik Bupati Bogor Ade Yasin, Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga menyatakan hal yang sama, ini karena kasus dugaan kerugian negara di PT PPE pada masa kepemimpinan direksi sebelumnya masih dalam pemeriksaan jajarannya.

"Baguslah kalau Direksi PT PPE Agus Setiawan menolak penyertaan tambahan modal, karena saat ini kan mereka masih belum bisa melakukan langkah itu karena kasus dugaan kerugian negara di PT PPE belum tuntas karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) belum keluar," tukas Bambang. (Reza Zurifwan)