ADKASI Jabar: Perda Perlindungan Petani dan Nelayan Jadi Prioritas

ADKASI Jabar: Perda Perlindungan Petani dan Nelayan Jadi Prioritas
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Provinsi Jawa Barat melalui forum silaturahmi ADKASI Provinsi Jawa Barat.

Pria asli Kota Solo ini mengalahkan tiga calon kandidat lainnya yang mencuat  forum silaturahmi ADKASI Provinsi Jawa Barat, ia secara bulat terpilih menjadi Ketua ADKASI Provinsi Jawa Barat dengan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto sebagai Sekretaris dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan sebagai Bendahara.

Rudy mengatakan, dirinya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk menahkodai ADKASI Jawa Barat. Menurut dia ada dua hal strategis yang akan menjadi fokus kerja ADKASI Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami bersepakat untuk penyamaan persepsi bahwa Kebijakan Umum Anggaran Plafond Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah (APBD) Tahun  2021 harus fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rudi kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2021 sebagai respon pandemi Covid-19 dan pemulihan atau pertumbuhan ekonomi, maka jajarannya akan fokus di bidang pertanian dan kelautan.

"Ekonomi masyarakat yang menurun, jika tidak lekas dipulihkan maka dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional, karena wilayah Provinsi Jawa Barat mengandalkan pertanian dan kelautan maka kebijakan pemerintah daerah yang dikeluarkan harus melindungi kaum petani dan nelayan," tambahnya.

Rudy melanjutkan, demi mewujudkan perlindungan kepada kaum petani dan nelayan, maka ADKASI Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. 

“Sesuai situasi di masing-masing daerah, Perda perlindungan petani dan nelayan akan menjadi payung hukum bagi pemerintah  daerah 0
untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim di masa pandemi wabah virus corona (Covid 19),” lanjut Rudy.

Dia menyebutkan, keberadaaan Perda Perlindungan Petani dan Nelayan di masing-masing Kabupaten atau Kota memiliki harapan berdampak pada peningkatan derajat kehidupan kaum petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan petani dan nelayan, petambak di Jawa Barat yang jumlahnya hampir sekitar 45 % dari penduduk Jawa Barat.

"Merujuk data Badan Pusat Statitik (BPS) Jawa Barat 2019, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada PDRB Jawa Barat dalam 7 tahun terakhir sangat signifkan sebesar 8,44%, peringkat ke-3 di bawah sektor industri pengolahan dan perdagangan dan jasa tetapi disisi lain petani dan nelayan Jawa Barat masih banyak yang berkategori miskin hingga kita harus bisa membantu mereka untuk bangkit dari kemiskinannya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)