PUPR: Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi daripada Permintaan

PUPR: Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi daripada Permintaan
Ilustrasi (Antara)

INILAH, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengungkapkan saat ini angka ketersediaan atau suplai rumah subsidi lebih tinggi daripada kebutuhan (demand).

“Hampir di seluruh provinsi, ketersediaan hunian lebih banyak daripada permintaan. Kita membutuhkan strategi Bank Pelaksana untuk dapat menjaring masyarakat mengakses SiKasep guna menekan demand dan menyeimbangkan supply,” ujar Direktur PPDPP Arief Sabaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Arief, hal tersebut terjadi dikarenakan para pengembang secara aktif telah melaporkan data perumahannya kepada PPDPP melalui Aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Kondisi tersebut terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), sehingga diharapkan peran serta Bank Pelaksana untuk dapat secara aktif menyelenggarakan layanan costomer service.

Layanan Costomer servis SiKasep dalam bentuk desktop tersebut dikembangkan oleh PPDPP dalam rangka percepatan layanan penyaluran program KPR Subsidi Perumahan.

Lewat manajemen kontrol PPDPP, Arief memberikan gambaran bahwa keaktifan bank pelaksana dalam mendorong penggunaan SiKasep kepada masyarakat, akan memberikan peluang bagi bank pelaksana untuk menariknya menjadi user (debitur).

“Kami akan melihat bank mana yang dipilih oleh masyarakat, dan itu dapat menjadi pertimbangan kami dalam menentukan jumlah kuota," kata Direktur PPDPP tersebut.

Arief menuturkan bahwa tingginya target penyaluran FLPP Tahun 2021 menjadi suatu tantangan, sehingga PPDPP dan Bank Pelaksana harus lebih bersinergi mempersiapkan penyaluran dana program KPR Subsidi Perumahan yang berbasis teknologi informasi.

Kendati demikian, Arief juga mengingatkan kepada bank pelaksana terkait amanah Menteri PUPR yang menegaskan tidak adanya toleransi terhadap kualitas rumah, harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

Menanggapi amanah Menteri tersebut, PPDPP saat ini bergerak cepat dan menyiapkan Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) sebagai aplikasi yang digunakan untuk memantau konstruksi dan kualitas rumah subsidi. Aplikasi tersebut menurut rencana akan diluncurkan dalam waktu dekat di tahun 2020.

“Sistem maupun aplikasi yang kita bangun ini merupakan meeting point antara pemerintah, bank pelaksana, maupun pengembang. Menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertamanya,” kata Arief. (antara)