Hadapi Musim Kemarau, DPRD Jabar Minta Pemprov Serius Cari Solusi

Hadapi Musim Kemarau, DPRD Jabar Minta Pemprov Serius Cari Solusi
net

INILAH, Bandung – Bencana kekeringan kembali mengintai Provinsi Jawa Barat, kala musim kemarau tiba seperti saat ini. Bisa dipastikan, apa yang terjadi sekarang tidak akan jauh berbeda seperti tahun sebelumnya.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengaku prihatin, sebab hingga saat ini belum ada langkah konkrit dalam mengatasi persoalan ini. Dia mengatakan, hal ini terjadi karena Pemprov hanya terfokus pada pemanfaatan untuk sektor pariwisata kepada situ, bendungan ataupun waduk yang ada di Jabar.

Sementara fungsi sesungguhnya terabaikan sehingga keberadaan tempat penampungan air tersebut dinilai sama sekali tidak memberikan dampak signifikan ketika musim kemarau tiba. Demikian pula ketika musim hujan, kata Daddy. Melimpahnya air seharusnya bisa ditampung dan dimanfaatkan lebih maksimal. Sehingga dapat meminimalisir musibah banjir, yang kerap terjadi di beberapa wilayah.

“Terus terang, kita itu ketika musim kemarau ya kekeringan. Musim hujan ya banjir. Ini karena kita tidak bisa mengantisipasinya. Harusnya ketika masuk musim kemarau ataupun hujan, kita sudah bisa persiapkan. Contoh dengan adanya bendungan, embung, situ, atau waduk yang bisa menjadi tempat untuk daya tampung air dan dimanfaatkan ketika musim kemarau seperti sekarang. Tetapi sayangnya, tempat-tempat itu direvitalisasi atau diperbaiki, hanya untuk dijadikan tempat wisata. Bukan digarap sesuai fungsinya. Sehingga ya seperti sekarang. Bencana kekeringan akan terjadi lagi,” ujar Daddy kepada INILAH, Jumat (11/9/2020).

“Harusnya pemerintah itu tidak berpikir hanya artifisialnya saja, untuk kesenangan semata. Tetapi juga lebih ke fungsi. Jadi kalau ketika musim hujan, kita bisa tampung untuk stok musim kemarau. Jujur saya sangat menyayangkan, ketika ada rencana gubernur untuk revitalisasi waduk, situ ataupun embung. Tujuannya hanya untuk artifisial. Kami ini sudah sering sekali mengingatkan, tapi tidak direspon dengan baik,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, karena tidak adanya penanganan serius dalam menghadapi musim kemarau dan hujan berdampak dengan ketahanan pangan daerah. Dia mengatakan, dalam dua tahun terakhir ketahanan pangan selalu minus bahkan hingga 700 ribu ton, akibat lahan pertanian tidak dapat produksi karena kekeringan.

“Apa yang terjadi sekarang, kemungkinan terulang seperti sebelumnya. Terus terang, kita sudah sering bahan dengan Dispangtan bagaimana kondisi pertanian saat ini. Soalnya tahun kemarin 25 ribu hektar lahan, kekeringan. 2018 lebih parah, sampai 40 ribu hektar. Menurut data BI, neraca pangan Jabar ini minus 700 ribu ton. Bisa dikatakan kita ini tidak bisa berhasil swasembada pangan. Ini akibat kita tidak mampu produksi karena musim dan akhirnya impor. Seharusnya ada solusi dalam menangani masalah ini. Ada solusi revitalisasi, contoh Waduk Jati Gede tapi itu dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah kekeringan di Indramayu dan Majalengka,” jelasnya.

“Tapi dari Pemprov belum ada. Baru ada rencana untuk buat embung di tahun ini. Tapi belum tahu jadi atau enggak, karena sekarang terfokus pada penanganan Covid-19. PSDA lebih tertarik bangun situ untuk tempat wisata. Fokus ke program unggulan, yang tujuannya mempercantik. Padahal itu bukan prioritas dan tidak sesuai dengan fungsinya, akan keberadaan situ. Belum lagi masalah banjir. Harusnya melimpahnya air ketika musim hujan bisa ditampung. Ini malah jadi bencana,” tambahnya. (Yuliantono)