Gedung Setda Pemkab Cirebon Terapkan WFH, Pejabat Tetap Ngantor?

Gedung Setda Pemkab Cirebon Terapkan WFH, Pejabat Tetap Ngantor?
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Setda Pemkab Cirebon akhirnya menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Keputusan diambil, menyusul semakin banyaknya kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran Pemkab Cirebon. 

WFH mulai berlaku Senin (14/9/2020) besok. Namun, WFH di lingkungan Setda Pemkab Cirebon hanya berlaku untuk kasubag sampai stafnya saja. Sementara, sekda, staf ahli beserta pejabat setara kepala bagian (Kabag) bekerja seperti biasa.

"Besok di lingkungan Setda Pemkab Cirebon diberlakukan WFH. Tapi ini khusus untuk kasubag ke bawah. Kalau untuk sekda, eselon II, staf ahli, dan kabag-kabag kerja normal seperti biasa," kata Kabag Humas Pemkab Cirebon Nanan Abdul Manan, Minggu (13/9/2020). 

Menurut Nanan, kenapa pejabat di lingkungan Setda tidak melakukan WFH alasannya lebih kepada tataran kebijakan strategis. Sementara, untuk kasubag sampai staf hanya tataran pelaksana dan tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Dia menyebutkan, Sekda mengambil kebijakan tersebut karena tidak mau pelayanan publik terganggu disaat pandemi seperti ini.
 
"Pak Sekda ingin pelayanan publik tetap berjalan. Makanya pejabat strategis tetap kerja seperti biasa. Kita kan tidak tahu, kapan masyarakat perlu kebijakan langsung dari pimpinan. Makanya hanya kasubag sampai staf saja yang WFH," ungkapnya.

Terkait sistim kerja bupati Cirebon, Nanang menyebutkan posisi kerjanya tidak ada pada zona WFH. Namun protokol kesehatan saat bupati menghadiri acara, akan diperketat. Baik oleh penyelenggara maupun pihak protokol Pemkab Cirebon. Dalam waktu dekat, standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan akan dibuat Dinkes Kabupaten Cirebon. 

"Nanti SOP protokol kesehatan untuk bupati sebagai VVIP akan dibuat. Akan seperti apa, mungkin Dinkes yang lebih berwenang. Tapi bupati juga sangat paham dan selama ini beliau selalu menjalankan protokol kesehatan, baik saat acara maupun menerima tamu,' jelas Nanan.

Sedangkan, untuk sistem kerja di setiap SKPD menurut Nanan dikembalikan kepada kebijakan kepala dinas masing-masing. Pihak Setda tidak mencampuri sistim kerja setiap SKPD. Namun apakah Kepala Dinas, Sekdis sampai Kabid-Kabid  di setiap SKPD menerapkan WFH, menurutnya yang punya kewenangan mengatur adalah kepala BKPSDM. Nantinya, setiap kepada SKPD berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM, apakah semua menerapkan WFH atau mengikuti seperti kinerja di lingkungan Setda.

"Untuk SKPD mereka berkoordinasi dengan kepala BKPSDM. Sistemnya seperti apa, ya itu kewenangan mereka. Yang penting WFH ini sistem kerjanya 50-50. Toh, yang kerja di rumah juga tetap harus video call dan melaporkan kerja mereka setiap hari," jelasnya. (Maman Suharman)