Aturan PSBMK Bogor Diharapkan Sinkron dengan PSBB Jakarta

Aturan PSBMK Bogor Diharapkan Sinkron dengan PSBB Jakarta
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranata mengatakan, pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) di daerahnya bisa sinkron dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta. 

Dia menuturkan, regulasi terkait adanya pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan pukul 18.00 WIB dan jam malam untuk kegiatan restoran, cafe juga sejenisnya setelah pukul 21.00 WIB dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 110/2020 tentang PSBMK.

"Kebijakan PSBMK ini tidak terlepas dari regulasi PSBB yang sudah dituangkan dalam Perwali Nomor 30/2020, dan dilakukan perubahan sampai tiga kali yaitu Perwali Nomor 44/2020, Perwali Nomor 47/2020 dan Perwali Nomor 56/2020, untuk menyesuaikan kebijakan PSBB saat melonggarkan sektor-sektor tertentu yang sebelumnya dibatasi," kata Alma, Minggu (13/9/2020).

Alma melanjutkan, regulasi PSBMK adalah turunan dari kebijakan PSBM Provinsi Jabar dan disempurnakan berdasarkan kearifan lokal Kota Bogor, karena sampai saat ini masih ada tiga status yang belum dicabut yaitu status PSBB, status Keadaan Luar biasa (KLB) dan status Tanggap Darurat Covid-19, oleh karenanya kebijakan penguatan sektor mikro melalui RW Siaga diwilayah rumah warga dan penguatan sektor komunitas seperti perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah menjadi maksud dan tujuan dari regulasi yang telah dibuat.

"Upaya menjaga kebijakan Kota Bogor tetap dipayungi oleh regulasi adalah tugas kami di Bagian Hukum dan HAM, termasuk share knowledge dengan daerah lain terkait konsep PSBMK melalui Perwali 110 tahun 2020 dan Perwali 107 tahun 2020 tentang sanksi administratif pelanggar tertib kesehatan adalah tugas tambahan sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas menanggulangi Pandemi yang harus terus dievaluasi selanjutnya dituangkan dalam konkrit yuridis," tambah alumni Magister Ilmu Perang Universitas Pertahanan ini.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan semua kebijakan harus didasarkan pada data dan riset yang valid. Pemkot Bogor bekerja sama dengan tim riset dari laporcovid19 dan Social Resilience Lab Nanyang Technological University Singapore baru saja rampungkan riset persepsi warga tentang Covid19 dengan 21.544 responden dengan sebaran merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

"Sebagian data yang penting, ada 65 persen yang yakin bahwa mereka kecil kemungkinan terpapar Covid-19, sebagian besar usia 36 tahun sampai 45 tahun. Kemudian ada 86 persen yang yakin sembuh jika terpapar, 16 persen percaya teori konspirasi, 29 persen tidak percaya dan 54 persen tidak tahu. Kemudian, 90 persen mengaku terdampak ekonominya dan 40 persen kehilangan pekerjaan," jelas Bima. (Rizki Mauludi)