BMI Soroti Pembangunan Apartemen Bogor Heritage dan Ecopark

BMI Soroti Pembangunan Apartemen Bogor Heritage dan Ecopark
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Proyek Apartemen Bogor Heritage dan Ecopark mendapat sorotan dari Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bogor. Usai seremoni groundbreaking proyek milik PT Sejahtera Eka Graha (SEG), Ketua DPC BMI Kota Bogor Setiyoso Subarkah menuding proyek senilai Rp1,29 triliun itu menyalahi aturan. 

Setiyoso mengaku prihatin dengan langkah Pemkot Bogor dalam mengeluarkan kebijakan perizinan yang diduga tanpa dilandasi aturan jelas.

"Ini bisa dikatakan secara hukum menyalahi aturan dan telah memenuhi unsur pidana, dalam penerapan kebijakan tata ruang. Kalau pun ada hak diskresi wali kota, itu harus sejalan dengan aturan perda yang berlaku," kata Setiyoso, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, berdasarkan Perda No 8/2011 lokasi proyek berada dalam peruntukan permukiman. Sedangkan, rencana pengembangan lokasi tersebut cenderung mengarah ke area komersil skala besar. 

"Nah sekarang kita lihat sendiri. Di lokasi tersebut telah diterbitkan IMB (izin mendirikan bangunan). Jadi, mengacu kepada pasal 37 UU Nomor 26/2007 bahwa setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (7), dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Ini adalah poin jika ada pelanggaran yang terjadi di proyek tersebut," terang Yos.

Dia mengaku heran, kenapa IMB bisa keluar padahal yang nanti bakal menjadi dasar hukumnya belum ada karena perda tersebut masih dalam proses revisi. Setiyodo mengharapkan agar wali kota atau pejabat terkait lainnya bisa bekerja sesuai aturan main yang berlaku. 

"Toh kembali lagi kalau bicara diskresi seorang walikota, maka harus sesuai perda yang berlaku. Apalagi, ini pembangunan kawasan skala besar yang akan memberikan dampak tarikan bangkitan sangat besar ke lokasi tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan untuk pembangunan tower apartemen itu PT SEG menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lama. 

"Pemerintah tujuannya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan aset negara. Bayangkan, itu merupakan aset negara yang sudah terbengkalai bertahun-tahun. Jadi konteksnya jangan melihat perusahaan ini milik siapa. Ini sama-sama program pemeriksaan dalam rangka pemulihan ekonomi dalam satu paket ini," tutur Dedie.

Sedangkan, Wali Kota Bogor Bima Arya yang menghadiri seremoni grounbreaking mengatkaan rencana pembangunan rencana empat tower bangunan di Bogor Heritage Ecopark Bogor Raya itu merupakan bagian dari perencanaan tata ruang Kota Bogor. Sebab, lonjakan penduduk harus diantisipasi dan harus disiapkan kawasan huniannya.

"Perumahan harus disiapkan dan kita berharap salah satu ikhiar pemulihan ekonomi karena ada ribuan tenaga kerja diserap proyek Bogor Heritage Ecopark. Rencana pembangunan di tahap awal akan dibangun empat tower apartemen. Terkait masalah perizinan, Bima menjelaskan bahwa IMB untuk pembangunan 4 tower itu sudah keluar dan kedepan akan sesuai dengan revisi Perda RTRW. IMB sudah keluar dan sudah sesuai dengan finalisasi revisi Perda RTRW," tuturnya. (Rizki Mauludi)