Sikap Kami: Syeikh dan Penegakan Hukum

Sikap Kami: Syeikh dan Penegakan Hukum

SITUASI penegakan hukum kita memang tidak baik-baik saja. Kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber hanyalah bukti teranyar.

Ketika kasus tersebut terjadi, tak lama kemudian diskusi publik bukan ramai membahas apa motif tersangka Alfin Andrian, seorang anak muda dari Lampung. Diskusi yang jauh lebih ramai adalah apakah tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak!

Buat kita, ini situasi yang konyol. Tapi, publik tak bisa disalahkan berpikir dan berdiskusi soal itu. Sebab, publik belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sangat sering aksi-aksi kekerasan terhadap tokoh agama ujungnya tak jelas. Sebab, muncul kesimpulan, pelakunya tidak waras, mengalami gangguan jiwa, dan gila.

Pun pada kasus yang terjadi di Lampung ini. Pernyataan-pernyataan soal status kejiwaan Alfin langsung mencuat. Orang tuanya pun bilang sang anak pernah mengalami gangguan jiwa. Bahkan termasuk dari penegak hukum membuka ruang lebar atas kondisi kejiwaan itu. Ada pernyataan soal halusinasi saat hendak melakukan aksi. Kesan publik yang muncul: Alfin akan “digilakan”. 

Apakah halusinasi cukup untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan kejiwaan? Bagaimana misalnya jika seseorang berhalusinasi juga melakukan tindak pidana terhadap pejabat pemerintahan, apakah di tingkat pusat, provinsi, daerah? Rasanya, perlakuannya akan beda.

Tentu saja, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka negara ini didirikan atas kesetaraan hukum bagi semua warganya. Tak peduli strata sosial, kepangkatan, profesi, dan lain sebagainya. Inilah seharusnya yang menjadi landasan ideal bagi penegakan hukum di negeri ini.

Idiom-idiom yang berkelindan di dunia maya, soal kurang yakinnya warga terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, diakui atau tidak, adalah potret kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. 

Bagaimana hukum yang berpihak pada orang tertentu, kelompok tertentu, jika kita berjiwa besar, sangat dirasakan masyarakat. Lambannya penanganan kasus seorang pendengung yang dilaporkan santri di Tasikmalaya adalah salah satu contohnya. Sulitnya menangkap Harun Masiku adalah juga bagian dari peristiwa yang membuat masyarakat makin kurang yakin dengan penegakan hukum yang memiliki kesetaraan itu.

Kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum yang berimbang adalah penting bagi negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban di negara yang berkeadilan. Maka, satu-satunya cara adalah penegak hukum harus menjalankan fungsi dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Tak tebang pilih. Tak tajam ke satu sisi, majal ke sisi lain. (*)