Mau ke Purwakarta? Wajib Pakai Masker Kalau Tak Mau Nyapu Jalan

Mau ke Purwakarta? Wajib Pakai Masker Kalau Tak Mau Nyapu Jalan
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta - Belasan warga di wilayah perkotaan Kabupaten Purwakarta terjaring operasi yustisi yang digelar petugas gabungan dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat, Selasa (15/9/2020).

Selain diberi peringatan, mereka yang terjaring operasi ini karena kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktifitas itu, diberikan sanksi sosial saat itu juga. Seperti harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membaca teks pancasila dan memungut sampah.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan, saat ini di wilayahnya mulai diterapkan sanksi bagi seluruh lapisan masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Adapun sanksinya, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

“Kami mulai tegas untuk melakukan penindakan kepada mereka yang melanggara protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini,” ujar Anne di sela-sela operasi gabungan di Jalan Jendral Sudirman.

Anne menuturkan, kebijakan ini tertuang dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 198 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggar tertib kesehatan di masa pandemic Covid-19. Kebijakan ini, juga merujuk pada intruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Menurut Anne, pihaknya terpaksa memberlakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar ini. Mengingat, saat ini wilayahnya masuk dalam kategori zona kuning setelah sebelumnya masuk dalam zona orange. Bahkan, data penyebaran Covid-19 di Purwakarta masih fluktuatif. Jika tidak begini, dikhawatirkan penyebaran covid kembali meningkat.

“Saya sampaikan bahwa hasil evaluasi sudah cukup baik. Kami (Purwakarta) dari status orange menjadi kuning. Jadi, ada penurunan resiko dari sedang ke rendah. Semoga ini bisa terus menurun dan kami akan gencar lakukan sosialisasi serta meminta warga untuk patuh, “ kata Anne.

Anne pun tak menampik, jika sampai saat ini masih banyak dari kalangan masyarakat yang tak mengindahkan imbauan soal penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari ini. Jadi, menurutnya, memang harus ada sanksi. Supaya aturan ini bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarkat tanpa kecuali.

“Banyak kendala yang kami hadapi. Apalagi saat meminta warga untuk menggunakan masker. Berbagai alasan selalu saja dilontarkan warga ketika tak memakai masker. Ada yang bilang lupa, kurang nyaman, dan lainnya,” jelas dia.

Anne menambahkan, sejauh ini imbauan-imbauan pemakaian masker berikut dengan sanksi sosial telah dilakukan oleh tim gugus tugas sejak beberapa minggu lalu. Bahkan, sudah ada sebanyak 800 orang terdata diberikan penindakan.

Adapun operasi gabungan ini juga sekaligus upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk tertib dalam menerapkan protokol kesehatan serta memberikan masker kepada mereka yang melanggar setelah dicatat terlebih dahulu.

“Jika masyarakat masih tetap melanggar setelah diperingati, maka akan diberikan sanksi sedang berupa jaminan kartu identitas dan sanksi sosial dengan memberikan rompi untuk selanjutnya membersihkan area publik agar memberikan efek jera,” pungkasnya. (Asep Mulyana)