Putri Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pengurus dan Sekretariat DPD SAHI Jabar di Soreang

Putri Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pengurus dan Sekretariat DPD SAHI Jabar di Soreang
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Ketua Dewan Pembina Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin meresmikan dan melantik kepengurusan DPD SAHI Jabar di Pondok Pesantren Sirojul Huda di Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Selasa (15/9/2020).

Menurut Siti, peresmian pengurus DPD SAHI Jabar ini menjadi yang kedua di Indonesia. Setelah ini, DPP SAHI juga berencana meresmikan beberapa DPD di beberapa daerah di Indonesia. Dan dalam waktu dekat adalah peresmian pengurus SAHI di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Organisasi ini dibentuk sebagai mitra pemerintah dibidang haji dan umrah. Hingga saat ini, anggota dan pengurus SAHI mencapai terdapat kurang lebih 2000 orang dan tersebar di 22 provinsi.

"Kami juga tidak hanya bergerak dibidang haji dan umroh saja. Tapi kami juga bergerak dibidang pendidikan dan ekonomi. Seperti hari ini, selain pelantikan dan rakerwil, kami juga bersama ibu Gubernur Jabar meluncurkan program pendidikan karakter untuk anak usia dini berbasis teknologi digital," kata putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu.

Selain pendidikan, kata Siti, yang menjadi program kerja SAHI adalah pengembangan ekonomi. SAHI bersinergi dengan berbagai stake holder lain yang terkait, untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Termasuk para pelaku UMKM dan ekonomi pesantren.

"Apalagi saat ini kondisi perekonomian sedang terpuruk akibat pandemi virus corona. Kami bersinergi dengan stake holder lainnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat seperti UMKM dan pesantren," ujarnya.

Disinggung soal dihentikannya sementara pemberangkatan haji dan umrah gegara pandemi virus corona, dia menyebutkan hal itu ada hikmah dari kejadian tersebut. Di antaranya para penyedia jasa layanan haji dan umrah serta para calon jamaah dapat lebih mempersiapkan diri.

"Pandemi ini melanda seluruh dunia, pemerintah Arab Saudi juga ada batasan ketat untuk pelaksanaan haji dan umroh ini. Aturannya yang boleh hanya untuk masyarakat disana saja, ini ada hikmahnya untuk kita lebih mempersiapkan diri," katanya.

Soal masih adanya penyelenggara haji dan umrah di tanah air yang merugikan masyarakat, Siti mengatakan pemerintah melalui Kementrian Agama telah melakukan evaluasi dan peninjauan kembali perizinan terhadap beberapa penyelenggara haji dan umrah. Tentunya jika diketahui melanggar aturan dan merugikan masyarakat, penyelenggara haji dan umrah seperti itu harus diberhentikan dan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Hadir dalam kesempatan itu, Tim Ahli Wapres  yang juga sesepuh Jabar Komjen Pol (purn) H Moch Iriawan, Ketua Umum DPP SAHI Abdul Kholiq Ahmad, Ketua DPW SAHI Jabar Khirol Anwar serta jajaran pengurus DPP dan DPW Jabar. (Dani R Nugraha)