Pengamat: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tak Melulu Perburuhan, Keran Investasi Harus Dibarengi Aspek Lingkungan

Pengamat: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tak Melulu Perburuhan, Keran Investasi Harus Dibarengi Aspek Lingkungan
Foto: Ridwan Abdul Malik

INILAH, Bandung - Berbicara Rancangan Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya soal aspek ketenagakerjaannya saja, tetapi aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Pasalnya, RUU Cipta Kerja mengusung semangat pembukaan investasi sebesar-besarnya agar menghasilkan produksi barang ataupun jasa di dunia industri.

Sosiolog Universitas Padjadjaran (Unpad) Budi Radjab menjelaskan, dengan keran investasi yang dibuka itu meniscayakan kemudahan dalam perizinan yang bersinggungan dengan aspek lingkungan. Perizinan berkaitan lingkungan seperti UKL, AMDAL hingga izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mencakup soal izin pembuangan limbah cair hingga soal penyimpanan limbah.

"Lingkungan itu hal yang bersifat sustainable (keberlanjutan) dan RUU Cipta Kerja menyangkut soal lingkungan juga sehingga sama pentingnya untuk dikritisi," ungkap Budi saat ditemui dalam diskusi yang digelar Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Unpad dan Bandung School of Democracy di Jalan Banda, Kota Bandung, Selasa (15/9/2020).

"jangan sampai kemudahan investasi di RUU Cipta Kerja itu, mengabaikan perlindungan lingkungan. Jangan sampai investasi besar tapi nanti merusak lingkungan," sambungnya.

Ditemui di tempat yang sama, Presiden BEM KEMA Unpad Riezal Ilham Pratama menuturkan, selama ini isu Omnibuslaw selalu berfokus pada isu perburuhan. Padalah, menurutnya bahasan soal dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena kemudahan investasi juga harus diperhatikan oleh semua pihak.

Bahkan, lanjut Riezal, mencontohkan soal kebijakan pemerintah yang pro terhadap pembangunan infrastruktur namun ternyata berdampak pada aspek lingkungan seperti banjir di Kabupaten Bandung Barat imbas pembangunan (Kereta Cepat Jakarta) Bandung.

"Jangan sampai  kemudahan investasi dari UU Cipta Kerja melahirkan kerusakan lingkungan yang lain. Sekarang kan izin AMDAL dicabut, regulasi perizinan dalam investasi dipermudah," tegas Riezal.

"Dari buruh menolak RUU Cipta Kerja dan lebih baik memperbaiki sejumlah aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga lebih pro buruh," lanjut Riezal.

Sementara itu, pembicara dari buruh Ajat Sudrajat selaku Koordinator SBSI 1992 Jabar menuturkan pihaknya tetap mempermasalahkan aspek perburuhan yang terdapat dalam Omnibuslaw. Menurutnya, pemerintah lebih baik memperbaiki sejumlah aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga lebih pro buruh.

"Dari buruh menolak RUU Cipta Kerja dan lebih baik memperbaiki sejumlah aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga lebih pro buruh," pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)