Bagian Ekonomi Setda Garut Kesulitan Evaluasi Perumda PDAM Garut

Bagian Ekonomi Setda Garut Kesulitan Evaluasi Perumda PDAM Garut
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Bagian Ekonomi Setda Garut kesulitan melakukan evaluasi terhadap kinerja Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut yang kini terus mendapat sorotan masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Ekonomi Setda Garut Ardhy Maurich, pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan tertulis mengenai perkembangan PDAM Tirta Intan. Termasuk, pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal dan keberadaan asetnya. Sehingga pihaknya kesulitan memberikan penilaian atas kondisi sehat atau tidaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Garut tersebut. 

Meskipun sejak 2018, telah dibentuk Tim Penasehat Investasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 582/438 per-eko/2018.

"Saya sudah meminta laporannya ke PDAM supaya bisa dievaluasi. Tetapi sampai sekarang belum pernah saya diterima. Lalu, bagaimana saya bisa mengevaluasinya ? Apalagi saya dengar, PDAM mengajukan lagi penyertaan modal tambahan Rp100 miliar untuk 2021," kata Archy Maurich, Rabu (16/9/2020).

Dia pun meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp5 miliar pada 2020 ini. Namun, laporan itu belum juga diberikan pihak PDAM.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Erik itu berharap pihak PDAM Garut benar-benar memperhatikan persoalan laporan pertanggungjawaban penyertaan modal tersebut untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan. 

"Kami minta, tolonglah jajaran Direksi dengan Dewan Pengawas PDAM berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Silahkan bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun jangan lupa berikan kami laporannya yang baik dan benar. Itu juga menjadi kewajiban PDAM terhadap kami yang mewakili Pemda Garut," ingatnya.

Belum ada tanggapan dari PDAM Garut mengenai persoalan tersebut. Pun Direktur Utama PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut Aja Rowikarim tak menjawab ketika ditanya mengenai penyertaan modal PDAM Garut tahun 2020 sebesar Rp5 miliar serta rasio pegawai dan konsekuensinya melalui ponselnya.  

Terpisah, Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriyadi menyebutkan tindakan mengawasi, mengevaluasi, dan memintai laporan pelaksanaan pertanggungjawaban penyertaan modal kepada BUMD termasuk PDAM Garut itu merupakan tugas pemerintah daerah sesuai Permendagri 52/2012.

Penyertaan modal tersebut juga mestinya diaudit auditor independen, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan hasil harus transparan diketahui publik. 

"Pada dasarnya, BUMD maupun uang digelontorkan itu kan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat penggunaannya," ingatnya.

Penyertaan modal terhadap PDAM Garut sendiri telah mencapai sedikitnya Rp77.090.180.650. Terdiri atas akumulasi penyertaan modal ditetapkan sebesar Rp72.090.180.650,00 (Perda Garut Nomor 14/2018) dan penyertaan modal Rp5 miliar pada 2020. (Zainulmukhtar)