Pemkab Purwakarta Optimalkan Pendapatan Daerah dengan Kerja Sama Vertikal

Pemkab Purwakarta Optimalkan Pendapatan Daerah dengan Kerja Sama Vertikal

INILAH, Purwakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta merancang strategi guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat di masa pandemi Covid-19 ini, keuangan daerah yang bersumber PAD cukup terganggu.

Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta Nina Herlina tak menampik jika tahun ini pendapatan daerah sedikit terganggu akibat pandemi corona ini. Adapun PAD yang terganggu ini dari sektor pajak dan retribusi. Untuk sektor pajak yang terpengaruh misalnya, pajak hiburan, hotel, restoran, parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta BPHTB.

“Sedangkan, untuk sektor retribusi yang terpengaruh, yakni, retribusi pasar, parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB),” ujar Nina kepada INILAH, belum lama ini.

Nina menjelaskan, tak hanya dari sisi PAD, sumber pendapatan lainnya juga turut terdampak. Seperti, alokasi dana perimbangan atau dana transfer dari pusat. Adapun dana perimbanganan itu, terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Dia menuturkan, di masa pandemi Covid-19 ini pihaknya terpaksa menurunkan target PAD. Sebelumnya, pemkab menargetkan pendapatan di angka Rp537,2 miliar. Namun, saat ini nilainya hanya di angka Rp420,6 miliar. Artinya, ada penurunan sampai Rp116,5 miliar atau terkoreksi sekitar 21,69%.

Bukan hanya target pendapatan, dana perimbangan pun ikut turun. Untuk Purwakarta, biasanya menerima dana dari pusat itu lebih dari Rp 1,2 triliun. Tetapi, dengan adanya wabah sumber dana dari pusat yang diterima Purwakarta saat ini lebih dari Rp1,1 triliun.

“Untuk dana perimbangan dari pusat juga ada penurunan sekitar Rp 116 miliar atau setara dengan 9,10 persen,” jelas dia.

Nina menambahkan, guna menggenjot pendapatan ini ada beberapa langkah yang telah dilakukannya. Salah satu upayanya, yakni dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, yang dalam hal ini Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Kerjasama ini tujuannya, tak lain sebagai upaya optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

“Kerjsama ini teknisnya lebih lebih ke sharing data, informasi dan pengawasan antara pajak pusat dan daerah. Dengan kerjasama ini, diharapkan pemungutan pajak bisa lebih maksimal,” jelas dia.

Dia berpendapat, optimalisasi pendapatan akan diraih ketika data wajib pajak yang dimiliki lengkap. Dengan kerjasama ini, nantinya data dari daerah dan pusat akan terintregasi, sehingga terjadi simbiosis mutualisme.

Selain dengan Ditjen Pajak, sambung dia, sebelumnya pihaknya pun melibatkan Kejaksaan Negeri setempat untuk optimalisasi PAD ini. Teknisnya, institusi tersebut akan meberikan bantuan hukum non litigasi. Semisal, membantu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang nunggak.

Nina mengaku, pihaknya sengaja menggandeng kejaksaan sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan pajak daerah. Salah satu keterlibatan kejaksaan, yakni terkait penangangan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara.

“Kerjasama ini, juga merupakan upaya kami memulihkan tunggakan pajak daerah melalui bantuan hukum non litigasi,” pungkasnya. (Asep Mulyana)