DPRD Jabar: BLT untuk UMKM Kurang Efektif

DPRD Jabar: BLT untuk UMKM Kurang Efektif

INILAH, Bandung – Sebanyak 1.028.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) di Provinsi Jawa Barat tidak lama lagi akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat usai surat keputusan (SK) diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK).

Tujuannya, dengan adanya bantuan tersebut para pelaku UMKM dapat kembali produktif paska dampak pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan roda perekonomian masyarakat di Jawa Barat dapat kembali bergerak, menyusul merosotnya pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, kebijakan tersebut cukup baik untuk merangsang pelaku UMKM agar bisa kembali memulai usahanya. Hanya saja, pemberian BLT tersebut kurang efektif jika tidak disertai dengan dukungan pemerintah dalam menciptakan pasarnya dan memicu untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebab jika tidak kata Yunandar, dikhawatirkan BLT tersebut justru bakal memosisikan pelaku UMKM sebagai konsumen. Lantaran produk yang dibuat, jadi dikonsumsi sendiri atau tersimpan karena tidak laku. Sehingga tujuan dari dengan adanya BLT tersebut jadi tidak berjalan, sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Dengan adanya bantuan tersebut, sebenarnya sangat baik. Disini ada bentuk perhatian dari pemerintah pusat, untuk kembali mendorong para pelaku usaha kita bisa produktif kembali. Tetapi terus terang tidak efektif, kalau tidak ada langkah lanjutan dari pemerintah daerah. Soalnya permasalahan kita ini sekarang bukan hanya soal modal, tetapi market. Daya beli. Contoh begini, ketika mereka pegang uang Rp 2,4 juta itu, lalu mereka produksi. Seperti tukang gorengan, kalau enggak laku gimana? Otomatis dimakan sendiri. Atau kalau berupa barang, ketika tidak laku akhirnya jadi menumpuk di gudang,”ujar Yunandar kepada INILAH belum lama ini.

“Permasalahan daya beli yang belum terselesaikan inilah yang seharusnya bisa dibereskan oleh pemerintah daerah. Jadi terus terang, menurut saya bansos itu langkah yang kurang komprehensif. Harusnya kita coba buka market yang lebih luas. Salah satunya dengan membuat market place. Apalagi sekarang di market place, semua penjualan meningkat pesat sampai 400%. Nah peluang itu yang seharusnya kita bisa maksimalkan,” imbuhnya.

 Dia menambahkan, dengan adanya lonjakan transaksi digital selama pandemi ini membuktikan, bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memiliki daya beli untuk dimaksimalkan. Apalagi di Jawa Barat sendiri kata Yunandar, Gubernur Ridwan kamil sempat menyebut ada 65% masyarakat yang meminta bansos. Itu berarti, masih ada 35% masyarakat yang perekonomiannya masih terbilang baik dan bisa diarahkan untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah.

“Itu membuktikan, bahwa ekonomi kita masih punya peluang untuk tumbuh. Terbukti juga dengan kata gubernur, ada sekitar 65% yang meminta bansos. Sisa 35% itu berarti dari kalangan menengah ke atas. Dari angka itu bisa terbantu. Nah sekarang permasalahannya bagaimana caranya uang yang ada di masyarakat menengan ke atas ini bisa berputar? Caranya ya dengan memanfaatkan platform digital. Kita tidak bisa menyuruh pedagang kaki lima keliling untuk berjualan disitu. Caranya ya dengan pemerintah yang bantu jual. Buat modelnya seperti Amazon. Disitu penjualnya hanya satu, ya Amazon itu.Tapi barangnya dari produsen. Tipikal marketplace seperti itu yang seharusnya dilakukan pemerintah,” jelasnya.

“Semua pelaku UMKM didaftarkan oleh pemerintah lalu dibantu dipasarkan. Kemudian kampanye promosi habis-habisan. Kalau sudah begitu, Insyaa Allah para pelaku usaha ini jadi terbantu. Kalau tidak, ya susah karena walaupun masyarakat sudah go digital. Kalau tidak bisa memasarkannya, ya sama saja. Nah ini yang belum ada dan harus dilakukan,” tambahnya. (Yuliantono)