Sri Mulyani Sambut Baik Program Baru ADB Terkait Kerja Sama Perpajakan

Sri Mulyani Sambut Baik Program Baru ADB Terkait Kerja Sama Perpajakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (antara)

INILAH, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik mengenai program baru Asian Development Bank (ADB) yaitu pembangunan Hub Regional dalam rangka meningkatkan kerja sama bidang perpajakan untuk negara anggotanya.

Sri Mulyani menyatakan Hub Regional bisa menjadi forum tambahan untuk berdiskusi dan memperoleh dukungan maupun dorongan kerja sama bidang perpajakan di skala internasional dan regional.

“Bagi kami sebagai anggota ADB, inisiatif dari Presiden Asakawa sangat penting dan kami sangat menyambut baik,” kata Sri Mulyani dalam acara ADB’s 53rd Annual Meeting di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan dalam melakukan reformasi perpajakan tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus melalui kerja sama dengan berbagai negara lain seperti melalui Hub Regional ini.

“Rasio pajak kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, bekerja sama dengan negara lain dalam melakukan reformasi pajak bisa membuka peluang untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai praktik-praktik pelanggaran di bidang perpajakan.

Terlebih lagi, kerja sama akan lebih efisien dan optimal jika dilakukan dengan negara-negara terdekat karena banyak negara di Asia-Pasifik yang turut berupaya memerangi penghindaran pajak.

“Pertukaran pengalaman dan pengetahuan kita dan juga dalam hal ini praktik kebijakan akan menjadi sangat kritis,” tegasnya.

Ia menjelaskan Indonesia yang merupakan negara dengan sistem perekonomian terbuka dan melimpahnya kekayaan sumber daya alam memiliki potensi risiko cukup tinggi dalam penghindaran dan penyimpangan pajak.

Ia menyebutkan banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia baik berasal dari dalam maupun luar negeri namun penerimaan pajak tetap tidak maksimal sehingga diduga ada yang tidak taat sebagai wajib pajak.

“Ketika kita berurusan dengan penghindaran pajak, maka kita juga akan membahas tidak hanya masalah domestik, tetapi bagaimana mengatasi masalah lintas batas,” tegas Sri Mulyani.

Meski demikian ia memastikan Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dalam rangka memperbaiki tax ratio melalui kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD.

“Secara pribadi banyak dukungan yang kami terima dari World Bank, IMF dan OECD dalam merancang reformasi. Kami berharap kepada ADB yang akan menempatkan pengembangan topik area penting bagi banyak negara anggota,” katanya. (antara)