Diduga Terlibat Politik Praktis, ASN Pemkab Bandung Dipanggil Bawaslu

Diduga Terlibat Politik Praktis, ASN Pemkab Bandung Dipanggil Bawaslu
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia. (Dani R Nugraha)

INILAH,Bandung- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung memanggil satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan, seorang ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan adalah sekretaris camat berinisial AYP, yang diduga ikut mengantar salah satu bakal calon saat menjalani tes kesehatan di RSHS Kota Bandung pada 8 September 2020 lalu. 

"Kenapa ada jeda atau rentang waktu yang begitu lama dari  saat kejadian sampai hari ini, karena kami mencari informasi dan keterangan siapa orang tersebut. Walaupun saya hadir di lokasi, saya tidak mengenal namanya, saya hanya mengidentifikasi wajah, postur tubuh dan ciri-ciri lainnya," kata Hedi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (18/9/2020).

Dikatakan Hedi, menurut keterangan saksi pada saat kejadian, memastikan bahwa yang bersangkutan adalah ASN berinisial AYP dan memiliki NIP sebagai Sekcam di wilayah selatan Kabupaten Bandung. 
 
"Berdasarkan hasil klarifikasi, yang bersangkutan membantah hal itu. Bahwa dia tidak hadir di sana dan di foto itu bukan dirinya.  Itu wajar. Tinggal nanti diklarifikasi kepada saksi-saksi yang hadir di lapangan," ujarnya.

Untuk kasus AYP, lanjut Hedi, Bawaslu memiliki pertimbangan lain, karena yang bersangkutan mantan Kasubbid Diklat BKPSDM Kabupaten Bandung. 

"Sehingga ada pertimbangan kami tidak konfirmasi ke BKPSDM. Hasil pemeriksaan nanti dikonfrontir ke saksi, setelah itu keterangan saksi seperti apa, baru nanti kami buatkan kajiannya secara komprehensif dan disampaikan ke KASN melalui Bawaslu Jabar, Bawaslu RI," katanya.

Hedi melanjutkan, sampai dengan saat ini sudah ada 14 ASN Pemkab Bandung yang dipanggil terkait dugaan pelanggaran kode etik keterlibatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. Kata dia, netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Bandung ini sangat mengkhawatirkan.

"Sangat mengkhawatirkan. Spektakuler, karena sebelum penetapan paslon, kita sudah memanggil 14 orang ASN yang diduga melanggar kode etik," katanya.

Hedi menegaskan, ASN ini tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis. Termasuk memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon manapun.

"Tidak melihat dukung siapa. Jangan ditarik kesana, tidak ada urusan. Kalau mau ditarik ini dukung siapa, semuanya masuk kesini akan ditangani. Tidak ada yang tidak ditangani. Kalau misalkan ada pihak-pihak yang merasa tidak ditangani, mana buktinya," ujarnya. 

Hedi mengingatkan agar para ASN lebih berhati-hati dan diimbau memahami posisinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Sehingga, jangan sampai ikut terlibat politik praktis atau melakukan aktivitas yang menyangkut pelaksanaan pesta demokrasi. 

"Seperti di medsos memberikan like, komen, berfoto dengan bakal calon, hal-hal seperti itu.
Kenapa Bawaslu merasa perlu menyampaikan ini ke publik, karena kita tidak ingin ASN setelah penetapan calon pada 23 September nanti (melakukan pelanggaran), kita minimalisir pelanggaran itu," ujarnya.

Sebab kata Hedi, setelah petepan pasangan calon pada 23 September nanti, ketika ada ASN yang melakukan pelanggaran, bukan hanya kode etik saja yang dikenakan, tapi bisa ke ranah pidana. Selain ASN, para kepala desa, pejabat BUMD/BUMN serta perangkat desa pun harus lebih berhati-hati untuk tidak ikut terlibat politik praktis.

"Sekarang masih kode etik saja, paling sanksi teguran. Tapi kami ingin memberikan pesan, tolong ASN jaga diri jangan kelewatan batas. Nanti 23 September itu argonya jalan. Publik sekarang memantau gerak gerik anda," katanya. (rd dani r nugraha).