Pengusaha Properti Gabung ke Ormas Gempur

Pengusaha Properti Gabung ke Ormas Gempur
INILAH, Bogor – Ratusan pengusaha properti di seluruh Indonesia akan bergabung sebagai pengurus Korwil Ormas Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur).
 
Ketua Umum Ormas Gempur Saprudin Roy mengatakan, ketertarikan para pengusaha properti yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (AP2ERSI) karena merasa sejalan dengan visi misi Ormas Gempur dalam pemberantasan korupsi dan pungli yang marak di masyarakat. Juga sejalan dengan program pemerintah soal pemberantasan korupsi.
 
"Selama ini para pengusaha properti selalu menjadi obyek pemerasan oknum pejabat saat hendak mengurus perizinan proyek perumahan maupun apartemen. Hal ini yang harus segera diakhiri. Bahwa pengusaha adalah mitra pemerintah dalam membangun kebutuhan perumahan maupun apartemen masyarakat,” kata Ketua Umum Ormas Gempur Saprudin Roy kepada wartawan, Selasa (5/2/2019).
 
Roy yang juga pengusaha properti di Tanggerang dan Bogor mengerti kendala yang dihadapi para pengusaha properti di seluruh Indonesia, terkait perizinan dan sertifikat perumahan.
 
"Keluhan kawan-kawan pengusaha properti di berbagai daerah nyaris sama yakni soal tingginya biaya perizinan tak resmi yang dikenakan kepada para pengusaha. Sebenarnya biaya resmi perizinan itu murah, tapi terlampau banyak biaya tak resmi yang dipatok oknum pejabat kepada pengusaha sehingga biaya perizinan dan sertifikat menjadi tinggi. Bahkan bisa lebih dari sepuluh kali lipat dari biaya resmi. Ini yang tidak boleh terjadi lagi ke depan,” paparnya.
 
Menurutnya, oknum pejabat kerap mempersulit pengusaha yang ingin mengurus perizinan proyek dengan alasan yang kadang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada. Namun ketika semua syarat dan prosedur perizinan sudah dipenuhi pengusaha, tetap saja harus mengeluarkan uang 'pelicin' yang nilainya tidak sedikit. Akibatnya harga jual properti lebih tinggi.
 
"Kalau tidak ada pelicin jangan harap izin bisa keluar. Hal-hal semacam ini tidak boleh lagi terjadi jika ingin warga sanggup dalam membeli rumah," tuturnya.
 
Dia mengatakan, Ormas Gempur siap bersinergi dengan para pengusaha properti di seluruh Indonesia untuk memberantas praktek kotor oknum birokrat yang selama ini banyak menyusahkan para pengusaha.
 
"Kalau pengusaha sudah memenuhi seluruh persyaratan perizinan tapi masih dipersulit yang ujung-ujungnya adalah permintaan upeti dari oknum pejabat. Ini yang harus dilawan. Kalau perlu kita kerahkan puluhan ribu massa Ormas Gempur untuk berdemo,” tegasnya.
 
Rencananya usai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) April mendatang, Ormas Gempur dan AP2ERSI akan melakukan Deklarasi Anti Korupsi dan Pungli di Jakarta. Dalam deklarasi tersebut, akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberangus praktek kotor di bidang perizinan dan pelayanan publik.
 
Salah satu pengusaha Nurcholis Fadilah menyambut baik rencana Ormas Gempur dan Ap2ersi.
 
"Saya ikut dan siap bergabung dengan Ormas Gempur karena selama ini sebagai pengusaha saya juga kerap mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan hal tersebut,” tuturnya.