Kadin Paparkan Hambatan Investasi EBT di DPR

Kadin Paparkan Hambatan Investasi EBT di DPR
Ilustrasi (antara)

INILAH, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Halim Kalla, memaparkan sejumlah hambatan dalam pengembangan investasi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) di hadapan komisi VII DPR.

“Regulasi yang berubah-ubah memperburuk iklim investasi di Indonesia di bidang energi baru terbarukan,” kata Halim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR di Jakarta, Senin.

Selain itu investor juga menilai pemerintah kurang berkomitmen dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan, sehingga kebijakan terkesan kurang mendukung investasi tersebut.

Kemudian, penetapan harga tanpa tingkat pengembalian investasi yang layak untuk proyek energi baru terbarukan telah mengurangi minat investor.

Halim juga menyebutkan bahwa insentif yang diberikan dianggap kurang menarik. “Pemberian tax holiday dan tax allowance hanya lima tahun, padahal lima tahun pertama setelah operasi, proyek masih cash flow,” katanya.

Terkait dengan modal, perbankan nasional juga tidak memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan energi baru terbarukan.

Sementara itu, sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengatakan pemerintah menyediakan berbagai insentif di bidang fiskal, seperti tax allowance, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea masuk impor.

Selain itu untuk mengurangi risiko kontraktor, pemerintah juga menginisiasi skema pembangunan PLTP di mana pengeboran dilakukan pemerintah. "Pemerintah menyediakan skema pembangunan PLTP, di mana aktivitas eksplorasi dilakukan oleh pemerintah," ujar Menteri ESDM.

Saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan presiden untuk meregulasi kembali harga energi terbarukan. "Ini dilakukan untuk menarik investasi di sektor EBT, termasuk pada pengembangan panas bumi," jelas Menteri ESDM. (antara)