Sikap Kami: Pilkada di Tengah Pandemi

Sikap Kami: Pilkada di Tengah Pandemi

MUDAH-MUDAHAN ini tak terjadi. Tapi, jika Pilkada Serentak 2020 justru menjadi klaster baru persebaran Covid-19, kita berharap pemerintah tak melakukan jurus ngeles lagi untuk membela diri. Sudah banyak pihak yang mengingatkan pemerintah untuk menunda pilkada.

Sudah begitu banyak pihak yang meminta pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, menunda pilkada. Tak ada kepentingan pihak-pihak peminta tersebut kecuali mereka ingin negara ini segera selamat (atau tak makin parah) didera wabah virus corona.

Hampir seluruh masyarakat mendukung penundaan itu. Yang tak mendukung, hanya masyarakat yang masuk kelompok politisi. Gampang ditebak, mereka tetap ingin pilkada berjalan karena memiliki kepentingan. Dan, pemerintah pun sejalan dengan mereka.

Terlalu banyak alasan mereka. Soal hak konstitusional, soal kemungkinan tak efektifnya daerah jika dipimpin penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah, soal kalau bukan sekarang, memang ada jaminan 2021 pandemi berakhir? Seolah-olah situasi negeri ini normal saja, tidak dalam kondisi darurat kesehatan.

Kita menyesalkan sikap-sikap seperti itu. Buat kita, dalam situasi seperti ini, tak ada yang bisa mengalahkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Tidak soal ekonomi, tidak pula soal rebutan kekuasaan itu.

Hal-hal semacam ini menambah kian panjang daftar keraguan kita terhadap komitmen habis-habisan pemerintah berperang melawan Covid-19. Keraguan yang sudah kita simpan bahkan sebelum virus corona masuk negeri ini. Keraguan karena munculnya diksi aneh-aneh dari pemerintah: soal corona tak hidup di negara tropis, tentang corona tak bisa masuk karena izin berbelit, tentang corona bisa sembuh sendiri, tentang mobil Corona, tentang doa qunut, hingga tentang kalung antivirus.

Keraguan kita makin mencuat karena beragam aturan pilkada juga masih amburadul di tengah Covid-19. Kontroversi tentang konser musik di tengah pilkada adalah salah satu bentuknya. Publik kaget karena di tengah pandemi, sampai saat ini belum ada larangan untuk itu.

Kita, sekali lagi, tidak berharap pilkada akan menjadi klaster baru Covid-19. Tapi, jika itu terjadi, dan pemerintah tetap keukeuh meski sudah diingatkan beragam pihak, maka pemerintah tak perlu berkecil hati, apalagi marah-marah, jika kemudian publik mempersalahkan mereka atas munculnya klaster itu. (*)