Optimalisasi Anggaran, Purwakarta Fokus ke Pemulihan Ekonomi

Optimalisasi Anggaran, Purwakarta Fokus ke Pemulihan Ekonomi
dok/inilahkoran

INILAH, Purwakarta - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyadari betul di masa pandemi Covid-19 ini hampir seluruh sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat mengalami kelesuan. Atas dasar itu, fokus dirinya ke depan tak lain lebih mengedepankan penggunaan anggaran pada upaya pemulihan ekonomi masyarakatnya.

“Fokus kami ke depan, pengoptimalan anggaran itu lebih pada upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 ini,” ujar Anne selepas Rakornas bersama Menteri Keuangan melalui video conference di Pendopo Pemkab Purwakarta, Selasa (22/9/2020).

Anne menuturkan, Pemkab Purwakarta cukup beruntung. Pasalnya, dalam upaya pemulihan ekonomi ini jajarannya turut terbantu bantuan dari pemerintah pusat. Hal mana, pemerintah memberikan reward untuk Purwakarta berupa Dana Insentif Daerah (DID) tambahan.

“Anggaran dari bantuan Negara ini, kami akan fokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Misalnya, pemulihan ekonomi di sektor UMKM, Perdagangan, pariwisata, serta sektor kesehatan,” jelas dia.

Pemulihan sektor perdagangan misalnya, itu difokuskan untuk memperbaiki pasar-pasar tradisional. Kemudian, mendorong para pelaku UMKM dengan memberikan stimulus modal usaha termasuk menberikan bantuan berupa sarana dan prasarana.

Sedangkan, untuk penanganan di bidang kesehatan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun tiga unit Saung Ambu yang dilengkapi oleh dokter, perawat, dan bidan yang berjaga disana selama 24jam.

“Untuk Saung Ambu, nantinya akan dibangun di Kecanatan Maniis, Cibatu, Bojong. Selain pembangunan fasilitas kesehata itu, kita juga siapkan untuk belanja kebutuhan penanganan Covid-19,” jelas dia.

Selanjutnya, untuk pemulihan ekonomi kreatif dan pariwisata, itu di antaranya perbaikan area Situ Wanayasa yang merupakan tempat wisata unggulan. Termasuk juga, memberikan bantuan perbaikan akses menuju tempat wisata yang dikelola kelompok wisata.

“Intinya, penghargaan ini harus berdampak terhadap pembangunan di Purwakarta. Saya sebagai bupati, berterima kasih kepada semua pihak, baik Kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD, dan khususnya kepada BKAD beserta jajaran yang terus berupaya memperbaiki tentang tatakelola keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, penghargaan ini diraih oleh Pemkab Purwakarta, lantaran pemerintahannya sejauh ini dianggap telah bekerja dengan baik terkait pengelolaan keuangan daerahnya. Bahkan, untuk yang ke lima kalinya pemerintahannya kembali diganjar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK.

“Alhamdulillah, kita menjadi salah satu dari 17 kabupaten/kota di Jabar yang mendapat reward tersebut,” katanya.

Terkait besaran tambahan DID untuk daerahnya ini, yakni mencapai Rp11,9 miliar. DID ini, kata dia, merujuk pada peraturan menteri keuangan RI nomor 87 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan 2020.

“DID yang kita terima sebelumnya, itu di angka Rp54 miliar di 2020 ini. Sekarang ada penambahan Rp11,9 miliar. Dengan begitu, total DID yang kita terima dari Negara sekitar Rp65,9 miliar,” pungkasnya. (Asep Mulyana)