Ojol Menjerit, Minta Bantuan Pemprov dan DPRD Jabar

Ojol Menjerit, Minta Bantuan Pemprov dan DPRD Jabar
puluhan komunitas driver ojek online se-Jabar yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Serentak (Gertak) bakal datangi kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. (Yuliantono)

INILAH, Bandung – Merasa dirugikan oleh aplikator, puluhan komunitas driver ojek online se-Jabar yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Serentak (Gertak) bakal datangi kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, guna meminta bantuan keadilan akan nasib para pengemudi.

Tim Advokasi Gertak yang diwakili Reza Fauzi Rahman mengatakan, ada 13 tuntutan diajukan ojol untuk dibahas dengan Gubernur Ridwan Kamil serta Komisi V DPRD Jabar, dengan harapan adanya dorongan dari pemangku pemerintah untuk menertibkan aplikator agar lebih adil terhadap pengemudi selaku mitra.

"Kami sudah melayangkan surat terbuka kepada eksekutif dan legislatif serta aplikator, untuk meminta audiensi. Pada intinya, kami berharap ada sistem usaha yang lebih sehat yang dilakukan aplikator terhadap driver selaku mitra kerja. Ada 13 tuntutan yang akan disampaikan, yang mana intinya adalah mengenai kesejahteraan driver ojol, tarif, suspend, mapping order dan potongan tarif yang luar biasa merugikan. Kami selaku warga negara, berharap ada perhatian dari eksekutif dan legislatif supaya jangan ada lagi ketimpangan antara aplikator dan driver,” ujar Reza, Selasa (22/9/2020).

Terlebih sambung Reza, sejauh ini pemerintah hanya menitikberatkan aturan hanya kepada para pengemudi. Sementara tidak ada aturan yang aplikator, terutama dalam melindungi hak para pengemudi selaku mitra kerja aplikator. Dia berharap dengan adanya audiensi ini, pemerintah segera membuat peraturan yang dapat menyejahterakan ojol selaku masyarakat Jawa Barat.

“Soalnya sejauh ini, banyak hal yang dirasa merugikan driver online. Selama ini, yang diatur oleh pemerintah hanya pengemudi saja. Sementara regulasi terhadap aplikator masih kurang. Terutama menyangkut kesejahteraan ojol. Kami berharap, pemerintah selaku penjamin masyarakat dapat mengatur ini agar lebih adil dan tidak ada ketimpangan,” ucapnya. (Yuliantono)    

Best regards,