Pandemi Covid-19, PAD Garut Turun 9,66 Persen

Pandemi Covid-19, PAD Garut Turun 9,66 Persen
Ilustrasi/Zainulmukhtar

INILAH, Garut- Akibat pandemi Covid-19, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2020 diperkirakan mengalami penurunan hingga sebesar 9,66 persen. 

PAD Garut mengalami penurunan dari Rp501 miliar menjadi Rp452 miliar.

Pendapatan komponen lain APBD Garut yang juga mengalami penurunan signifikan yakni Dana Perimbangan yang turun 11,65 persen dari Rp2,930 triliun menjadi Rp2,589 triliun.

Hal itu dikemukakan Bupati Garut saat membacakan Nota Pengantar Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA  2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD TA 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Garut, Senin (22/9/2020).  

Kendati begitu, secara keseluruhan, sektor pendapatan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp57,533 miliar, atau naik 1,27 persen dari Rp4,520 triliun menjadi Rp4,578 triliun. Kenaikan itu pun akibat adanya dana-dana transfer masuk dan sudah diarahkan.

Pada komponen belanja terjadi penambahan volume belanja karena adanya penambahan pada sektor belanja langsung yang telah diarahkan. Juga, terjadi penambahan pada komponen belanja tidak langsung karena adanya penyesuaian belanja tidak langsung sebagai tindaklanjut realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Baik pada komponen belanja bantuan sosial maupun belanja tidak terduga.

Belanja langsung lebih banyak dilokasikan untuk belanja program kegiatan sudah diarahkan, seperti belanja program kegiatan bersumber bantuan keuangan Provinsi Jabar maupun kegiatan hibah Pemerintah Pusat. Sehingga keseluruhan belanja langsung diasumsikan mengalami kenaikan Rp359,573 miliar atau naik 21,58 persen.

Bupati menyebutkan, arah kebijakan belanja yang harus memperoleh alokasi penganggaran pada Perubahan APBD TA 2020 yakni belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp55,418 miliar atau mengalami penyesuaian sebesar 3,19 persen, belanja bantuan sosial mengalami penambahan Rp4,846 miliar dialoasikan untuk jaring pengamanan sosial, dan belanja tidak terduga dianggarkan Rp292 miliar lebih karena adanya penyesuaian dari realokasi anggaran dan transfer Pemerintah Pusat.

Berdasarkan rencana plafon dan prioritas anggaran tersebut, komponen belanja daerah mengalami kenaikan Rp110,817 miliar atau naik 5,78 persen dari Rp1,918 triliun menjadi Rp2,028 triliun.

Sedangkan pembiayaan daerah diasumsikan mengalami penyesuaian Rp8,18 persen atau mengalami pengurangan Rp333,52 miliar yang bersumber dari adanya penyesuaian atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun 2019 yang berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2020, terdapat kelebihan asumsi SILPA tahun sebelumnya. Baik sisa kas pada bendahara pengeluaran maupun SILPA kas BLUD dan JKN sebesar Rp329 miliar.

Secara akumulatif berdasarkan KUA-PPAS perubahan APBD TA 2020, dari tiga komponen pembentuk APBD yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diasumsikan masih mengalami ketidakberimbangan atau defisit anggaran sebesar Rp18,894 miliar.

Bupati pun sempat menyebutkan, sebelumnya Pemkab Garut telah melakukan sembilan kali perubahan penjabaran APBD TA 2020  dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar berkenaan penanganan pandemi Covid-19.

Pada perubahan APBD TA 2020 dengan tema "Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat

berkaitan penanganan pandemi Covid-19" pun, kebijakan belanja daerahnya diarahkan pada penanganan kesehatan terkait Covid-19, penanganan dampak ekonominya, dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial.(zainulmukhtar)