Pemkab Bogor Segera Evaluasi Bangunan Terlarang dan Tak Ramah Lingkungan

Pemkab Bogor Segera Evaluasi Bangunan Terlarang dan Tak Ramah Lingkungan
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor- Bangunan yang tak ramah lingkungan dan terlarang karena berdiri di atas lahan konservasi akan dievaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Satpol PP Kabupaten Bogor.

Hal itu karena bencana alam khususnya banjir bandang Senin malam lalu terjadi di wilayah hulu seperti Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Pamijahan, Jasinga dan Sukamakmur.

"Bangunan yang tak ramah lingkungan dan berada di lahan terlarang yaitu konservasi baik itu rumah, vila, tempat wisata maupun  usaha akan kami evaluasi. Kami akan menugaskan DPKPP dan Satpol PP untuk menertibkannya," ucap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, (23/9).

Mengenai adanya kerja sama operasi antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Perhutani dengan pihak ketiga juga akan dievaluasi keberadaan Izin Membangun Bangunannya (IMB) oleh Pemkab Bogor.

"Jangan karena keindahan malah mengeksploitasi alam tanpa memerhatikan keselamatan masyarakat, Pemkab Bogor punya kewenangan untuk mengevaluasi IMB karena yang menerbitkan kita dan bukannya PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Perhutani," sambung politisi Partai Gerindra ini.

Dihubungi terpisah, Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Bogor Temsi Nurdin mengatakan bahwa saat ini Satpol PP masih menunggu limpahan data dari DPKPP.

"DPKPP saat ini sedang mendata bangunan yang tak ramah lingkungan dan terlarang karena berdiri di atas lahan konservasi, kalau datanya sudah di Satpol PP kita siap menertibkan," kata Temsi.

Ia melanjutkan kepada pemilik bangunan maka jajarannya akan melakukan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan ancaman hukuman penjara 3 bulan atau denda Rp 50 juta sesuai Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum nomor 4 Tahun 2015 maupun Perda lainnya.

"Kalau pemilik bangunan kita akan tindak yusyisi yaitu dibawa ke sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Cibinong, sementara untuk non yustisi kalau ada kajian teknisnya dari DPKPP maka kami akan ?melakukan penertiban, pembongkaran dan penghentian sementara prosss pembangunan gedungnya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)