Pengundian Nomor Urut Paslon, Puluhan Wartawan Protes Sikap KPU Kabupaten Bandung

Pengundian Nomor Urut Paslon, Puluhan Wartawan Protes Sikap KPU Kabupaten Bandung
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Aksi protes puluhan wartawan dari berbagai media cetak, online, tivi dan radio memprotes perlakuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang melarang peliputan dan pengambilan gambar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) di Hotel Sutan Raja Soreang, Kamis (24/9/2020). 

Sebagai bentuk kekecewaan, para awak media juga melakukan aksi membuang tanda pengenal yang diberikan KPU.

Berdasarkan pantauan INILAH, puluhan wartawan dari berbagai media tampak berkumpul di depan dan samping gedung pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon, di Hotel Sutan Raja Soreang. Meski mereka telah hadir sejak pagi dan memiliki kartu izin masuk yang disediakan KPU, namun aparat keamanan dari Polri, TNI dan Satpol PP atas permintaan dari KPU tidak mengizinkan para awak media untuk masuk ke dalam gedung.

"Kami sangat kecewa dengan perlakuan dari KPU. Padahal sehari sebelumnya telah disepakati bahwa kami diizinkan masuk meskipun terbatas dan di izinkan berada di area yang telah ditetapkan. Tapi kenapa saat pelaksanaan sama sekali tidak diperbolehkan masuk, lalu untuk apa kami diundang," kata reporter RRI Bandung Didi Mainaki di lokasi acara.

Seharusnya, kata Didi, jika alasan dari KPU Kabupaten Bandung karena adanya Peraturan KPU (PKPU) soal protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona (Covid-19). Kenapa tidak diinformasikan kepada mereka sejak malam tadi.

"Kenapa tidak diinformasikan sejak semalam. Atau kalau tidak bisa masuk, kenapa tidak disediakan layar lebar luar area gedung. Selain itu paling tidak mereka bisa menginzinkan beberapa perwakilan dari media untuk masuk," ujarnya.

Sedangkan, Ketua PWI Kabupaten Bandung Rahmat Sudarmaji menyayangkan atas tidakan KPU Kabupaten Bandung.

"Saya menyayangkan sebelumnya kami diajak rapat konsultasi. Memang kemarin ada pembatasan untuk di area rapat pleno. Kami setuju, kami minta ada big screen untuk wartawan yang tak punya ID card," ujar Rahmat.

Dia mengatakan, di luar ruangan pun tak ada big screen.

"Kalau melihat zona Covid Kabupaten Bandung, tak begitu parah, kami komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan  di rapat sebelumnya namun kini tak oleh masuk," katanya. (Dani R Nugraha)