KI Jabar Minta Paslon Pilkada Serentak 2020 Sampaikan Keterbukaan Informasi Publik

KI Jabar Minta Paslon Pilkada Serentak 2020 Sampaikan Keterbukaan Informasi Publik
Foto: Rianto Nurdiansyah

INILAH, Bandung - Komisi Informasi (KI) Jawa Barat meminta setiap pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang mentas dalam Pilkada 2020 agar menyampaikan kampanye keterbukaan informasi publik. Mengingat hal tersebut dapat menjadi ruh utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Ketua KI Jabar Ijang Faisal mengatakan, keterbukaan informasi publik jangan hanya menjadi isu musiman saja, namun harus menjadi pijakan dalam melayani masyarakat nantinya. Upaya itu dimaksudkan agar dalam program kampanye para paslon nantinya dibuat janji-janji atau visi misi terkait keterbukaan informasi publik.

"Anggaran misalnya, sehingga kelak ketika mereka terpilih dan memimpin daerahnya sudah siap untuk membuka anggaran yang ada," ujar Ijang, Kamis (24/9/2020).

Dia menyampaikan, bupati dan walikota tidak perlu lagi sungkan untuk membuka mata anggaran yang ada di DPA. Yang menjadi catatan, bahwa uang APBD itu hakikatnya adalah uang rakyat yang harus diketahui oleh rakyat 

"Untuk apa, berapa jumlahnya dan dibelanjakan kemana," ucap Ijang. 

Ijang menambahkan, upaya meminta para paslon mengedepankan keterbukaan informasi publik ini dilakukan agar masyarkat dapat mengawal dan mendengarkan program keterbukaan informasi publik yang akan disampaikan oleh para calon kepala daerah tersebut. Khususnya, yang berada di 8 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilukada seperti Kabupaten  Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok.

Dia mengklaim, banyak temuan di kalangan masyarakat sipil, bahwa badan publik pemerintah itu tertutup bukan karena para stafnya tidak memahami terkait keterbukaan informasi publik. "Namun ternyata karena para kepala daerahnya yang tidak mau terbuka saja, sehingga staf sebagai bawahan mereka mengikuti perintah atasannya," imbuh Ijang. 

Untuk itu, KI Jabar akan mendorong hal tersebut agar dengan dibukanya informasi publik, masyarakat bisa meningkat kesejahteraan dan pengetahuannya. Terlebih dengan dibuka informasi secara jelas, maka publik akan mengetahui mengenai apa saja program pemerintah daerah yang bisa diakses dan bisa terlibat didalamnya.

"Misalnya, informasi terkait projek A yang biasanya dimenangkan oleh itu-itu saja maka kalau informasinya dibuka maka ke depan akan lebih kompetitif dan masyarakat mendapatkan akses yang sama," katanya. 

Contoh lainnya, Ijang menambahkan, terkait dana hibah yang selama ini diindikasikan yang dapatnya itu-itu saja. Ketika nama penerima hibah itu dibuka ke publik maka manfaatnya, masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan dana hibah tersebut sehingga tepat sasaran.

"Kalau informasi-informasi itu diketahui publik, maka publik akan sejahtera sekali," kata Ijang. 

Ke depan semua informasi terkait program, projek, kebijakan dan hibah itu sudah harus diumumkan oleh badan publik pemerintah di dalam situsnya masing-masing. 

"Atau langsung melalui RT/RW nya masing-masing agar  masyarakat tinggal mencari pasti langsung ketemu," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)