Eks Wakil Ketua Kadin Jabar Terancam 6 Tahun Penjara

Eks Wakil Ketua Kadin Jabar Terancam 6 Tahun Penjara
ilustrasi/net

INILAH, Bandung - Mantan Wakil Ketua Kadin Jabar Dony Mulyana jalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik dalam tindaknpidana teknologi informasi. Sidang digelar secara virtual di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (24/9/2020). Dia pun terancam enam tahun penjara.

Dalam dakwaannya JPU Sukanda menyatakan  terdakwa Dony Mulyana Kurnia pada Minggu 13 Desember 2019, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

"Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Dony dengan sengaja tanpa hak, karena Dony Mulyana tidak memiliki alas hak atau alasan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut," ujar Sukanda.

Perbuatan itu berawal saat Dony selaku Wakil Ketua Kadin Jabar bidang Lingkungan Hidup dan CSR, diberhentikan oleh Ir H Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Kadin Jabar.  Kemudian, pada 13 Desember 2019, Dony membuat grup whats app dengan nama Kadin Jabar di rumah Dony dengan menggunakan nomor ponsel pribadinya, dan mengundang sebagian nomor yang ada di grup resmi Inbox Kadin Jabar 19-20 ke dalam grup Kadin Jabar yang menurut terdakwa dianggap baik. 

"Kemudian, terdakwa menyebutkan informasi‎ berupa kata-kata 'Lebih gila lagi, memberikan cek kosong ke Kadin Kota/Kabupaten dengan besaran 250 juta dan Rp400 juta. Parah. ..parah..' dan kata-kata 'seorang ketua umum tingkat provinsi yang jatuh pailit' serta kata-kata 'dan terakhir, semua aset kantor dan rumahnya dalam posisi lelang di Bank Jabar," ujarnya.

Kemudian, terdakwa menyebarkannya melalui informasi elektronik pada akun whats app Kadin Jawa Barat sehingga informasi elektronik yang berisi kata-kata itu dapat diakses melalui akun WA Kadin Jawa Barat. 

Adapun kalimat yang diposting Dony ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu di kalangan lingkungan Kadin Jabar.

Akibat perbuatannya terdakwa dijerat pasal 28 ayat 2 juncto Pasal45 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan primair dan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE. 

"Ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, katanya. (Ahmad Sayuti)