PWNU Jabar Minta Pilkada Ditunda, Kedepankan Asas Kemanusiaan Daripada Hajat Politik

PWNU Jabar Minta Pilkada Ditunda, Kedepankan Asas Kemanusiaan Daripada Hajat Politik
net

INILAH, Bandung - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat meminta pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia belum berakhir.

Ketua PWNU Jabar KH Hasan Nuri Hidayatulloh atau Gus Hasan mengatakan, lebih baik pemerintah fokus terlebih dahulu pada penanganan pandemi Covid-19. Pasalnya, keselamatan masyarakat lebih berharga daripada kontestasi politik semata.

"Alasan utamanya adalah ikhtiyar maksimal dalam mendahulukan keselamatan masyarakat dari pandemi covid-19," ucap Gus Hasan saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (25/9/2020).

Selain itu, Gus Hasan juga turut menyoroti angka kasus Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut juga menjadi satu diantara pertimbangan pihaknya meminta pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda.

"Saya fikir semua sudah sama-sama paham dan memang situasinya sedang tingginya kasus pandemi di hampir seluruh penjuru negeri ini. Jabar pun demikian, kemaren yang sudah sekian bulan melandai pun akhir-akhir ini naik nya cukup signifikan," ungkap Gus Hasan.

Oleh karena itu, lanjut Gus Hasan, jika memungkinkan secara aturan dan hukum sudah sejatinya Pilkada Serentak ditunda, dan mengedepankan asas kemanusiaan.

"Jika memungkinkan secara hukum dan perundang-undangan (ditunda) akan gembira sekali jika teman-teman di KPUD Jabar lebih mengedepankan asas keselamatan masyarakat," tutur Gus Hasan.

Meski begitu, jika Pilkada Serentak memang tidak bisa ditunda. Gus Hasan mengharapkan adanya pengawasan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat oleh penyelenggara Pilkada, dalam setiap tahapan Pilkada serentak di Jawa Barat.

"Sementara belum ada keputusan dan tahapan harus dijalankan. Saya mohon KPUD Jabar tegas kepada seluruh partisipan dalam pilkada serentak di 8 kabupaten/kota di yang melanggar protokol kesehatan," pungkasnya.

Sebelumya, MUI Jabar juga secara tegas menolak dan meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak ditunda hingga pandemi Covid-19 usai. MUI menilai, Pilkada berpotensi menjadi salah satu faktor meningkatnya angka penyebaran Covid-19. (Ridwan Abdul Malik)