Cukupkah Rp100 Miliar untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Puncak?

Cukupkah Rp100 Miliar untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Puncak?
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Puncak - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2021 mendatang mengucurkan bantuan Rp100 miliar untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Pemkab Bogor pun diminta mempunyai program kerja yang  bersinergi dengan pemerintah pusat hingga uang sebesar itu tidak sia-sia.

"Kemenhub akan membantu Rp100 miliar kepada Pemkab Bogor untuk penagganan kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak seperti bus by the service sedangkan Pemkab Bogor akan merekayasa arus lalu lintas dan rerouting angkutan kota  menjadi feeder yang mengantar wisatawan ke objek-objek wisata tujuannya," kata pengamat transportasi dan tata ruang Yayat Supriyatna kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menerangkan, agar kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak berkurang, maka program kerja ini jangan hanya beelangsung satu tahun saja dan harus ada kajian.

"Agar program penangganan kemacetan lalu lintas kendaraan ini berhasil maka harus ada rencana program kerja jangka panjang dan ada kajian akademis, dimana melibatkan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka juga diminta mengusulkan pembentukan peraturan yang pas agar tujuan kita berhasil," terangnya 

Lebar Jalan Raya Puncak susah bertambah sementara kendaraan lalu lintas terus meningkat. Oleh karena Yayat menuturkan pemerintah pusat lebih memilih mengatur volume kendaraan yang melewati atau memasuki Kawasan Puncak.

"Lebar Jalan Raya Puncak sulit dab bertambah bertambah karena butuh pembebasan lahan yang harganya mahal. Karenanya, pemerintah lebih memilih mengendalikan volume kendaraannya agar seimbang antara angkutan massal dengan kedaraan pribadi," tutur Yayat.

Sementara itu, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Torang Hutabarat menjelaskan akan membeli layanan hus yang sangat baik agar ada perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal.

"Pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan berkordinasi secara matang agar dengan peningkatan layanan angkutan massal, penggunaan kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massal tersebut, kami akan sediakan park and ride dan prasarana lain," jelas Torang.

Ia melanjutkan, hingga 2029 mendatang pemerintah pusat terus menggalakkan peralihan dari pengguna kendaran pribadi ke angkutan massal.

"Rencana kami bisa terjadi reformasi transportasi, dimana pada 2029 mendatang pengguna kendaraan pribadi yang pindah ke angkutan massal mencapai 60 persen," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Kabag Program dan Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika memaparkan Pemkab Bogor akan mengambil langkah-langkah agar penangganan kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak tidak merugikan masyarakat.

"Percuma kalau kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak hilang kalau pendapatan ekonomi masyarakat Puncak juga menghilang, hingga kami akan pastikan program ini menguntungkan semua pihak," papar Ajat.

Pria asli Tasikmalaya ini menambahkan sesuai kewenangan, maka Pwmkab Bogor juga akan mempersiapkan kesiapan park and ride, jalan lingkar selatan maupun jalan lingkar utara.

"Pemkab Bogor akan memanfaatkan aset dari fasilitas sosial dan fasilitas umum dari PT Summarecon Grup untuk dibangun Park And Ride, lalu kita juga akan berupaya melebarkan jalan lingkar utara dan jalan lingkar utara sebagai jalan alternatif menuju objek wisata yang ada di Kawasan Puncak," tambahnya. (Reza Zurifwan)