Zona Merah, Lima Kabupaten/Kota di Jabar Kembali Jalani Pengetatan Aktivitas

Zona Merah, Lima Kabupaten/Kota di Jabar Kembali Jalani Pengetatan Aktivitas
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Lima kebupaten/kota di Jawa Barat akan kembali menjalani pengetatan aktivitas dan pengetesan masif mengingat berstatus zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19. Lima daerah itu yakni Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. 

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (28/9/2020).

"Zona merah di minggu ini adalah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menambahkan, pihaknya pun akan melakukan monitor pada sejumlah pesantren di Kabupaten Kuningan. Menyusul masuk dalam daftar klaster penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. Menurut dia, pengetesan massal mesti dilakukan mengingat terjadi peningkatan status.

"Sekarang di Jawa Barat ada klaster pesantren di Kuningan, yang minggu ini kita akan melakukan pengetesan massal sesuai pola, yaitu di wilayah Ciayumajakuning. Karena di beberapa wilayah tersebut terjadi yang namanya peningkatan kasus Covid-19," katanya.

Dia menilai pola pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) akan efektif menekan penambahan angka kasus positif Covid-19. Karena itu, pihaknya akan pun telah menerapkan PSBM di Kabupaten Kuningan dari tingkat lingkungan pesantren, desa, hingga kecamatan. 

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil- munculnya klaster penyebaran Covid-19 di pesantren, lantaran  masih keluar-masuknya santri atau pengajar di lingkungan pesantren. Hal ini disebabkan pesantren tersebut pun memiliki sekolah umum yang santri dan pengajarnya tidak menetap atau bermukim di pesantren.

"Kalau yang sifatnya bermukim, itu relatif menurut laporan lebih terkendali. Tapi ada kasus-kasus, di mana tercampur dengan yang sifatnya sekolah umum, dan orangnya tidak bermukim di wilayah pesantren itu," tutur Emil.

Kendati demikian, Emil menyampaikan terdapat sejumlah berita baik yang terjadi di Jabar, salah satunya terkait tingkat kematian akibat Covid-19 yang cenderung menurun. Di mana sempat di angka 2,4% pada dua pekan lalu, dan saat ini di angka 1,8%. 

"Yang sembuh juga makin baik walaupun belum memuaskan dua minggu lalu 53% sekarang di 61% mudah-mudahan hasil kerja kita menguat," ucapnya. 

Lebih lanjut, Emil juga mengapresiasi tujuh daerah di Jawa Barat yang telah melampaui batas tes standar WHO yaitu 1% dari jumlah penduduk. Adapun tertinggi adalah Kota Bandung, diikuti Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor dan kota Cirebon.

"Jadi kita sedang melakukan upaya agar dua puluh kota Kabupaten lainnya yang belum penuhi target 1% dari jumlah penduduk untuk segera meningkatkan kapasitas tes kira-kira begitu," kata dia. 

Selain itu, dari sisi keterisian rumah sakit juga saat ini sudah lampu kuning atau secara umum berada di keterisian yang baik. "Ruang isolasi IGD lain-lain itu di 56%. jadi standar Who itu kurang lebih 60% Nah kita kita 56% secara umum mendekati Dan ini menjadi perhatian kita," imbuh dia. 

Adapun jumlah tes polymerase chain reaction  (PCR) di Jawa Barat, Emil mengklaim secara akumulatif ada di urutan kedua terbanyak di antara provinsi lain, yaitu sebanya 383.000 tes. Kendati demikian, dia mengaku mengalami penurunan bila dihitung per Minggu.

"Yang tadinya kita sudah 50.000 tes PCR perminggu kini menurun karena jumlah ketersediaan Reagen PCR kita sedang menurun," ungkapnya. 

Saat ini saja, dia menyampaikan, tersisa sekitar 5.000 reagen untuk pengujian swab test Covid-19 metode PCR. Pihaknya sedang meminta penambahan pasokan dan rencananya akan turun sebanyak 250.000 PCR.

"Dimana 50.000 kita kelola 200.000 nya kita akan gunakan metode baru yaitu mengajak pihak swasta karena kapasitas laboratorium kita sudah mentok sehingga untuk meningkatkan kapasitas testing itu harus dengan melibatkan perusahaan swasta yang harga satuan pengetesannya itu harus sesuai dengan aturan BPKP.Jadi tidak boleh mahal mahal jadi harus dilakukan standarisasi yang dilakukan oleh BPKP," papar dia. (Rianto Nurdiansyah)