Dana Awal Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung Dipatok Rp25 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung Dipatok Rp25 Miliar
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Jumlah maksimal dana kampanye pada Pilkada Kabupaten Bandung 2020 dipatok sebesar Rp25 miliar. Jumlah tersebut terbilang besar, karena memang  pemilih besar dan wilayah yang luas menjadi pertimbangan dari setiap pasangan calon, terkait dengan penggunaan dana kampanye. 

Komisioner KPU Kabupaten Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hasbi Noor mengatakan, proporsi penggunaan dana tersebut diserahkan apada masing-masing pasangan calon. Tapi ada beberapa item, khusus untuk bahan kampanye ataupun alat peraga kampanye, itu ada batasan-batasannya dalam PKPU. 

"Seperti bahan kampanye tambahan, ukurannya tidak boleh melebihi dari yang sudah difasilitasi KPU. Kemudian ada bahan kampanye di luar yang sudah difasilitasi oleh KPU, seperti pembuatan kaos, peralatan makan dan sebagainya, itu per itemnya tidak boleh melebihi Rp60 ribu," kata Agus melalui telepon seluler, Selasa (29/9/2020).

Dikatakan Agus, jumlah dana awal kampanye yang disetorkan oleh pasangan calon itu bervariasi, dari mulai Rp100 ribu hingga Rp1 juta. Dana tersebut lebih digunakan untuk pembukaan rekening. 

"Sehingga, data-data yang lain tidak ada. Nanti barangkali di tahap kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yaitu, pada 25 September untuk pembukuannya sampai 30 Oktober 2020. Itu akan terlihat total sumbangan dari masyarakat," ujarnya.

Menurut Agus, pengecekan rekening dana kampanye tersebut, pihaknya tidak memiliki kewenangan. Karena, hal tersebut merupakan hak yang dimiliki pasangan calon. Akan tetapi, pihaknya menerima laporan dan akan disampaikan ke kantor akuntan publik.

"Apa yang dilaporkan tentu akan diaudit. Ini adalah satu persyaratannya harus menyertakan rekening koran atau data transaksi di rekening tersebut. Jadi, KPU tidak bisa ngecek rekening masing-masing pasangan calon. Kita sifatnya menerima yang dilaporkan," katanya.

Agus melanjutkan, dalam PKPU diatur bahwa dana yang bersumber dari asing itu tidak boleh. Kemudian dana yang tidak jelas sumbernya, juga tidak boleh. Sehingga, di dalam PKPU diatur dengan bagaimana dan pihak yang akan memberikan sumbangan.

"Aturannya sudah jelas, bahwa setiap sumbangan yang diberikan itu identitasnya harus jelas nama lengkap dan asalnya," ujarnya.

Agus menjelaskan, sumber dana kampanye itu ada empat yaitu dari partai politik yang jumlah paling besar itu Rp750 juta per partai politik, baik pengusung maupun pendukung. Sumber yang kedua bisa berasal dari perorangan yang besarnya Rp75 juta per orang dan jumlah penyumbangnya tidak dibatasi. 

Sumber ketiga, yaitu dari badan hukum swasta atau kelompok yang berbadan hukum, dan jumlahnya tidak boleh melebihi Rp750 juta per badan hukum swasta. Sumber keempat yaitu sumbangan dari pasangan calon dan jumlahnya tidak terbatas.

"Aturannya semua ada dalam PKPU, sehingga kami dengan tim dari paslon menyepakati ada batasan pengeluaran dana untuk kampanye," katanya. (Dani R Nugraha)