Sikap Kami: Kita Makin Gagap

Sikap Kami: Kita Makin Gagap

MAKIN lama pandemi Covid-19 berlangsung, makin jelas kita tak siap menghadapinya. Betul, tentu tak ada negara yang siap menghadapi situasi ini. Tapi, jika kita mau jujur, salah satu yang paling tidak siap adalah kita.

Kita terlalu gagap menghadapi pandemi ini. Karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan kerap berganti. Jika sekali-dua berganti, tentu kita mahfum. Tapi, jika sudah terlalu sering, tentu layak kita bertanya: betulkah negara kita memiliki keyakinan atas konsep penanganan Covid-19 selama ini?

Dalam hal penanganan di tingkat pusat, kita menyaksikan betapa perubahan terjadi bukan karena hal yang vital. Misalnya, di level satuan tugas penanganan, betapa sering terjadi pergantian struktur. Padahal, tak banyak pula yang berubah atas perubahan-perubahan tersebut.

Hemat kita, karena wabah menyangkut kesehatan, maka yang semestinya paling berperan adalah orang-orang dari Kementerian Kesehatan, termasuk ahli epidemiologi. Itu yang terjadi sebelumnya ketika kita berhasil mengatasi virus flu burung. Peran Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari begitu terasa.

Kini? Yang paling berperan –setidaknya itu yang terkesan di publik—bukan mereka. Mulai dari Airlangga Hartarto, Luhut Pandjaitan, hingga Erick Thohir. Ingat, mereka adalah menteri-menteri yang selama ini terkait dengan persoalan ekonomi. Padahal, pemimpin kita pernah bilang, urusan kesehatan dalam masa pandemi adalah di atas segala-galanya. Wajar jika publik bertanya-tanya, saat pandemi Covid-19, di mana gerangan Terawan Agus Putranto, sang Menteri Kesehatan?

Dalam konsep penanganan lewat pembatasan sosial pun kita tak pernah yakin dengan apa yang sudah dilakukan. Saat banyak pihak meminta lockdown, pemerintah memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tapi, kini yang didorong adalah pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Padahal, sama seperti PSBB, tak ada juga bukti PSBM lebih berhasil. Kota Bogor, misalnya, yang melakukan PSBM, bolak-balik berada di zona merah dan oranye.

Lebih merisaukan lagi karena penanganan kita, sedikit banyaknya, juga melibatkan hal-hal yang aksentuasinya adalah politik. Persitiwa PSBB Diperketat di DKI Jakarta adalah salah satu contohnya. Gubernurnya mendapat serangan kanan-kiri, bahkan dari pemerintah pusat sendiri.

Supaya kita tidak gagap, karena kita sama-sama punya kekurangan, maka seharusnyalah kita menyatukan seluruh kekuatan. Tak penting apakah seseorang afiliasi politiknya berbeda atau tidak dengan pemerintah. Sebab, virus corona tak mengenal afiliasi politik. Dia buta politik. Karena itu, penanganannya tak perlu pula mengait-ngaitkan dengan politik elektoral yang itu pun masih sangat jauh di depan mata. (*)