Mantap, SMK dan SMA di Bogor Dilarang Tahan Ijazah

Mantap, SMK dan SMA di Bogor Dilarang Tahan Ijazah
INILAH, Bogor- Akhirnya Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran. Isinya, instruksi agar Kepala SMA/SMK di Bogor tak menahan ijazah.
 
Surat bernomor 326/SEd/III/Cadisdik.Wil.II/2019 tertanggal 6 Februari 2019, itu ditujukan kepada Kepala SMA/SMK se-Cadisdik Wilayah II, yang berisikan empat poin penting.
 
Pertama, sekolah tidak boleh menahan ijazah peserta didik dengan alasan apapun. Kedua, apabila terdapat kewajiban peserta didik yang belum dapat diselesaikan sampai batas waktu kelulusan, maka peserta didik bersama dengan orangtua wali diberi kebijakan dengan jalan musyawarah.
 
Ketiga, sekolah wajib mengutamakan kepentingan peserta didik dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Keempat, bila peserta didik mempunyai SKTM dan terdaftar dalam BSM, ijazah harus diberikan tanpa syarat. 
 
Diketahui, kebijakan tersebut diterbitkan usai adanya desakan dari Komisi IV DPRD Kota Bogor yang meminta agar Pemprov Jabar segera bertindak terkait adanya fenomena penahanan ratusan ijazah siswa. 
 
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Disdik Jabar terkait hal tersebut. Menurutnya mayoritas sekolah yang melakukan penahanan ijazah adalah penerima BSM. 
 
"Kami sudah layangkan surat untuk beraudiensi, dan Alhamdulilah sambutannya positif," ungkap Atty kepada INILAH pada Kamis (07/02).
 
Atty menjelaskan, selain itu, pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyampaikan keluhan yang ada di Kota Bogor. 
 
"Ya, saya pribadi sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur melalui ajudan. Ibu Ketua DPRD ikut menjembatani pertemuan dengan Kepala Disdik Jabar, Dewi Sartika," tuturnya didampingi  Wakil Ketau Komisi IV A.Romdoni
 
Atty berharap dengan adanya surat edaran tersebut, SMA/SMK yang berada di wilayah II wajib mentaatinya. Atas dasar itu, iapun mengimbau agar warga segera melaporkan apabila terjadi kasus penahanan ijazah. 
 
"Kalau ada laporkan segera. Kami akan langsung koordinasi ke pemprov," terangnya. 
 
Ia menegaskan, penahanan ijazah terhadap siswa miskin sangat tidak manusiawi lantaran berimbas terhadap terkatung - katungnya dalam mencari pekerjaan. 
 
"Bayangkan saja, ada ijazah yang ditahan selama tiga tahun. Imbasnya mereka tak bisa bekerja. Ironisnya orangtua mereka kebanyakan pekerja serabutan," tegasnya.
 
Selain itu, penahanan ijazah siswa miskin juga tak elok dilakukan oleh sekolah penerima BSM. Sebab, biar bagaimanapun BSM bersumber dari APBD yang notabenenya adalah uang rakyat yang harus dinikmati kembali oleh rakyat. 
 
Atas dasar itu, Atty meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemprov Jabar harus lebih memperhatikan sekolah swasta dengan melakukan intervensi APBD. 
 
"Sebab, biar bagaimanapun sekolah swasta membutuhkan dana untuk berkembang," pungkasnya.