Kadar MInta Herry Permudah Pencairan RTH Lantaran Aspirasi Dewan

Kadar MInta Herry Permudah Pencairan RTH Lantaran Aspirasi Dewan
Mantan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung yang juga terpidana koruptor Herry Nurhayat. (Ahmad Sayuti)

INILAH, Bandung- Mantan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung yang juga terpidana koruptor Herry Nurhayat  mengakui didatangi Kadar Slamet dan meminta pencairan anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipermudah lantaran aspirasi pimpinan dewan dan Banggar.

Hal itu diungkapkan Herry saat dihadirkan sebagai saksi mahkota kasus dugaan penyelewengan anggaran RTH 2012-2013 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (30/9/2020). Herry dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Tomtom dan Kadar Slamet.

Di persidangan Herry mengaku pernah didatangi Kadar Slamet yang juga anggota Banggar DPRD Kota Bandung saat itu. Kadar meminta agar pencairan anggaran untuk pembebasan lahan RTH dipermudah.

”Saat penandatangan anggaran (RTH) dia datang dan menyampaikan jika ini aspirasi pimpinan dewan dan Banggar. Saat ada pencairan dia selalu membawa-bawa nama pimpinan dan Banggar,” katanya.

Herry pun berpikir jika yang dimaksud dengan pimpinan mulai dari ketua hingga wakilnya, sementara Banggar semua anggota Banggar. Namun, siapa aja orangnya dia tidak pernah menanyakan hal itu ke Kadar.

”Saya hanya konfirmasi ke Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Bandung Pak Edi Siswadi. Saya tanya apakah betul ini aspirasi dewa, dan beliau menjawab iya,” katanya.

Ditanya JPU KPK Budi Nurgraha apakah uang keuntungan dari RTH tersebut sampai ke pimpinan dan Banggar, Herry mengaku seharusnya tersampaikan. Lantaran selama ini tidak ada komplain dari mereka, berarti aman.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2012, Kadar Slamet pun pernah mendatanginya dan meminta bantuan dana sebesar Rp 1 miliar, katanya untuk membayar DP atau uang muka bagi pemilik tanah. Lantaran punya kenalan, Herry menanggupinya dengan catatan pengembaliannya dilebihi Rp 250 juta.

”Tahu ada permainan di RTH yang mana,” tanya JPU KPK.

”Saya gak paham yang mana. Tapi Kadar datang ke saya minta dipermudah pencairan bulan Mei-Juni 2012, saat saya pertama kali menjabat di DPKAD. Kalau gak salah untuk pengadaan tanah yang di Mandalajati,” jawabnya.

Namun Herry membantah jika dirinya terlibat dalam RTH untuk mencari keuntungan pribadi. Dirinya dipercaya menjabat sebagai kepala DPKAD semata-mata karena loyalitasnya terhadap Wali Kota dan karena diperintahkan untuk mengurus permasalahan hukum Bansos Kota Bandung.

”Saya tidak mikir keuntungan pribadi. Saya semangat karena melihat peluang untuk karir, dan untuk bisa memenuhi kebutuhan Pak Dada. Saya tidak menikmati kelebihannya, saya berikan untuk kepentingan Wali Kota untuk kepengurusan Bansos,” katanya.

Di persidangan Herry pun sempat menangis dan beberapa kali bersumpah, karena saking loyalnya kepada pimpinan dia sampai menggadaikan rumahny, meminjam ke koperasi hingga ke pihak ketiga. Bahkan, permasalahan bansos yang sedang ditanganinya juga sampai ke DPRD.

”Pak Kadar sempat datang ke saya dan bilang Pak Kadis ini ada titipan buat pak Wali. Saya lapor ke Pak Dada ada titipan dari Kadar, dan langsung diberikan untuk kepengurusan kasus bansos,” katanya.

Makanya, Herry mengaku tidak tahu secara mendalam soal anggaran di RTH lantaran rapat TAPD pun tidak pernah ikut walaupun sebagai sekretaris. Semua urusan di TAPD saat itu kewenangannya Pak Sekda (Edi Sis).

”Saya waktu itu lagi mengurusi penanganan (Bansos) di PT, saat itu harus ada uang Rp 2,5 miliar. Saya terus diintervensi oleh Pak Wali dan Toto Hutagalung,” katanya.

Ditanya berapa jumlah uang yang diterimanya dari Kadar, Herry hanya mengaku menerima sebanyak tiga kali, yakni Rp 1 miliar, Rp 75 juta dan Rp 50 juta. Ditanya lagi soal pencairan Rp 7 miliar untuk lahan di Cibiru dan Cisurupan, Herry mengaku itu bukan diperiode dirinya menjabat kepala DPKAD.

Herry mengungkapkan, pernah mengobrol di masjid KPK dengan Dadang Supriantna (Eks Kepala DPKAD) jika proyek itu merupakan pemberian cek kepada Sekda Edi Siswadi lewat Hermawan, dan itu merupakan linknya Sekda.

Begitu juga dengan pembayaran untuk Dadang Suganda alias Dadang Demang. Herry mengungkapkan jika dia merupakan orangnya Sekda, dan meminta dimudahkan untuk pencairan ganti rugi pembabasan lahannya.

”Terus yang Rp 2 miliar dari Dadang Suganda alias Dadang Demang untuk apa,” tanya JPU KPK lagi.

”Dari Demang totalny Rp 2,550 juta. Saya saat itu disuruh datang ke rumanya, karena saat itu membutuhkan uang untuk kepengurusan di PT. Saya kasihkan ke Toto Rp 300 juta untuk bayar PH. Niatnya sebagian uang akan saya pakai untuk nebus rumah, tapi Pak Wali bilang jangan dulu. Urusan rumah itu tanggungjawab saya,” ujarnya.

Herry pun mengaku tidak pernah menerima uang langsung dari Kadar Slamet selain pinjaman yang Rp 1 miliar. Semua uang yang diterimanya dari Kadar, terlebih untuk kepengurusan Bansos pasti lewat bendaraha pengeluaran DPKAD Pupung Khadijah. (Ahmad Sayuti)