Gara-gara Ini, KI Jabar Ingatkan 49 Badan Publik untuk Terbuka

Gara-gara Ini,  KI Jabar Ingatkan 49 Badan Publik untuk Terbuka
Komisioner KI Jabar Ijang Faisal bersama Ketua Tim Penilai Monev Keterbukaan tahun 2020 Budi Yoga. (Istimewa)

INILAH, Bandung- Komisi Informasi (KI) Jawa Barat mencatat sebanyak 49 badan publik di Jabar tidak kunjung mengembalikan kuesioner (SAQ) Monitoing dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2020. Sedangkan tercatat 68 Badan Publik telah mengembalikan secara tepat waktu. 

Ketua KI Jabar Ijang Faisal mengatakan, seharusnya Batas akhir pengembalian kuesioner tersebut tertanggal 25 September 2020 jam 24.00 melalui email KI Jabar. 

"Sebanyak 68 Badan Publik telah menegembalikan kuesioner secara tepat waktu, satu badan publik mengembalikan kuesioner telat satu hari dari yang telah ditentukan," ujar Ijang, jumat (2/10/2020).

Untuk badan publik yang terlambat satu hari mengembalikan kuesioner, dia menyampaikan, tetap diterima oleh tim penilai. Kendati demikan terdapat konsekuensi bahwa Badan Publik bersangkutan mengikuti Monev tapi tidak masuk tahapan pemeringkatan yang akan diproses selanjutnya. 

"Tetapi setidaknya badan publik tersebut telah menjalankan sebagian kewajibannya sesuai UU KIP dengan telah mengupdate website (informasi berkala), melaporkan layanan informasi publik kepada KI terkait hal lain dan seterusnya," imbuh pria karib disapa IF ini. 

Sebagai upaya mengoptimalkan verifikasi kuesioner dari badan Publik maka KI Jabar mengambil kebijakan untuk memperpanjang waktu proses verifikasi sampai dengan 7 Oktober 2020.  Adapun hasil sementara akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2020 melalui laman Web KI Jabar.

Menurut dia, sanggahan dari badan publik atas hasil sementara berlangsung mulai tanggal 9-15 Oktober 2020. Sedangkan verifikasi lapangan mulai 26 Oktober - 4 November 2020. Presentasi Badan Publik Terpilih tanggal 9 - 13 November 2020. Upaya memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat diakhiri dengan acara puncak berupa Penganugrahan yang direncanakan akan berlangsung tanggal 2-3 Desember 2020.

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada 68 badan publik yang telah mengirimkan balik kuisioner monev KI Jabar 2020 untuk mempersiapkan secara maksimal data dan dokumen yang telah dilampirkan pada kuisioner yang dikembalikan.

"Sehingga tim penilai akan secara cermat memberi penilaian keterbukaan pada verifikasi lapangan yang akan dilakukan tim independen," katanya. 
 
Khusus kepada 49 badan publik yang tidak mengirimkan kembali kuisioner, IF mengingatkan, bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebagai kewajiban dan keharusan bagi badan publik yang anggaran pembiayaannya baik sepenuhnya maupun sebagian dibiayai oleh APBD dan atau APBN.

"Tidak ada tawar menawar bahwa badan publik semuanya harus terbuka baik terkait kebijakan terlebih pengelolaan dan penggunaan keuangan yang bersumber dari APBD dan ataupun APBN," pungkasnya. (riantonurdiansyah)