APBD Perubahan Jabar 2020 Turun Hampir Rp3 Triliun, Inilah Sebabnya Kata DPRD

APBD Perubahan Jabar 2020 Turun Hampir Rp3 Triliun, Inilah Sebabnya Kata DPRD
net

INILAH, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sudah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dimana sesuai rancangan, ada perubahan yang semula Rp46.095.261.227.603 berkurang menjadi Rp43.308.160.408.503 atau turun sebesar Rp2.787.100.819.100.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang juga anggota Komisi III DPRD Jabar Husin menjelaskan, adanya penurunan hampir Rp 3 triliun tersebut diakibatkan adanya penurunan penerimaan APBD di tahun ini karena dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga mau tidak mau, pemerintah provinsi (Pemprov) harus menahan diri menunda sebagian program yang sudah direncanakan karena terbatasnya jumlah pemasukan.

Terlebih lanjut dia, anggaran perubahan yang telah disetujui tersebut sudah termasuk ditambah dari bantuan pinjaman dari pemerintah pusat, melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebesar Rp1,8 triliun.  

“Adanya pengurangan tersebut, karena memang penerimaan APBD kita tahun ini juga turun akibat Covid-19, yang tidak kita prediksi dari awal. Itu juga, untuk menutupinya provinsi juga mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 1,8 triliun untuk perubahan. Kita dari DPRD mendorong, bagaimana caranya bisa tertutupi dan yang sudah disetujui bisa dimaksimalkan. Untuk melanjutkan program yang sudah disiapkan. Walaupun mungkin tetap harus ada program yang belum terlalu urgent, untuk ditunda. Supaya bisa lebih dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi,” ujar Husin kepada INILAH, belum lama ini.

“Sebab saat ini kita tidak bisa memungkiri, bahwa pemulihan ekonomi harus segera dilakukan karena jangan sampai masyarakat kita semakin terpuruk. Makanya kita juga sangat mengharapkan dan menitikberatkan kepada pemerintah provinsi, agar anggaran ini betul-betul dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi,” lanjut anggota legislatif dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia tersebut.

Husin menambahkan, sumber APBD Jabar paling besar adalah dari penerimaan pajak. Akibat pandemi yang terjadi di awal tahun, hingga sekarang terjadi penurunan pemasukan pajak. Lantaran masyarakat selaku wajib pajak, belum sanggup memenuhi kewajibannya karena dampak dari Covid-19. Sehingga turut berpengaruh dengan penerimaan APBD daerah yang juga turun.

“Pendapatan dari APBD kita itu paling besar dari pajak. Sekitar 60-65%. Akibat dari Covid-19, masyarakat yang menjadi wajib pajak berpengaruh dengan penghasilannya, sehingga tidak bisa bayar pajak. Pada triwulan pertama, penerimaan kita turun sampai 40% dari tahun lalu. Pas awal Covid-19 itu. Kalau dari analisa Bapenda (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat), dulu di triwulan pertama kita bisa Rp 40 triliun, jadi turun hanya sekita Rp 25 triliun saja penerimaan kita,” ucapnya.

“Walaupun sekarang perlahan sudah ada perbaikan, Alhamdulillah sejak kita AKB. Triwulan kedua ada kenaikan, tinggal 30%. Kemudian di triwulan ketiga, hanya kurang 20%. Ini menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat kita dan kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak perlahan dipenuhi,” sambungnya.

Guna kembali menggenjot pemasukan, Husin mengatakan pihaknya sudah memberikan masukan kepada Bapenda untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada wajib pajak, agar pendapatan APBD Jabar kembali meningkat. Sehingga dapat menggerus kekurangan penerimaan yang tinggal 20% dari target awal.

“Ada beberapa masukan kita, supaya ada penambahan lagi untuk penerimaan pajak kita. Dari Bapenda sendiri sudah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya melalui program triple untung. Dimana para masyarakat wajib pajak ini, selama pandemi cukup bayar pokok pajak dan diberikan keringanan berupa pengurangan denda bahkan ada denda yang dihapus. Ini merupakan hasil evaluasi kita untuk sampai akhir tahun nanti,” tandasnya. (Yuliantono)