Sikap Kami: Apologi Pilkada Pak Menteri

Sikap Kami: Apologi Pilkada Pak Menteri

BERKATALAH Menteri Mahfud Md. “Di Jakarta dan Aceh tak ada pilkada, justru angka infeksi tinggi. Di Aceh naik, di DKI selalu jadi juara satu, tertinggi penularannya,” katanya. Lalu, Menteri Airlangga menyambung: “Beberapa daerah, termasuk DKI, itu tidak melakukan pilkada, namun angkanya ada merangkak, meningkat,” ujarnya.

Terus terang, sedih kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Apologi yang dirangkai dengan logika bengkok. Jangan-jangan nanti ada yang berpikir, agar tak tinggi penularan virus corona, selenggarakan saja pilkada atau pesta demokrasi sejenisnya.

Begini Pak Menteri, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah pilkada bisa menjadi klaster baru penyebaran corona. Peluang itu ada karena pilkada potensial terjadi pengumpulan massa.

Bahwa pilkada sudah mulai menyumbang pertumbuhan angka positif Covid-19, tak perlu dibantah. Sudah ada faktanya. Hingga kemarin, sudah empat calon kepala daerah meninggal karena terpapar Covid-19.

Terbaru Ibnu Saleh, kandidat petahana di Pilkada Bangka Tengah, yang meninggal Minggu (4/10).  Sebelumnya sudah ada Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Karo), Muharram (petahana Berau), dan Adi Darma (Bontang).

Sebelumnya juga, sudah ada 63 kandidat yang terjangkit Covid-19. Kalau tak percaya, tanya KPU. Sebagian di antaranya, terpapar saat wira-wiri mengurus administrasi pencalonan ke Jakarta. Jadi, tak benar kalau pilkada tak berkorelasi dengan sejumlah kasus corona di Tanah Air.

Membandingkan dengan Jakarta yang tak ada pilkada, tentu saja agak bengkok logikanya. Selain karena tingkat kepatuhan warga yang masih rendah, daerah padat dan pusat segala rupa, tak bisa disangkal tingginya kasus Jakarta karena tes usap PCR yang tinggi. Seminggu sudah lebih 6 ribu dari 1 juta warga yang melakukannya. Jauh di atas standar WHO.

Ini pula yang terjadi di daerah-daerah dengan tes PCR tinggi. Kalimantan Timur kini melonjak, kuat dugaan karena tesnya juga melesat; 3.600-an dari 1 juta seminggu. Nomor dua di Indonesia. Jangan bandingkan dengan NTT, misalnya, yang tiap minggu hanya menguji PCR 44 orang dari 1 juta warganya.

Intinya sebenarnya keberatan publik terhadap pilkada adalah karena potensinya yang tinggi jadi penyebar virus. Saat ini baru seminggu kampanye berlangsung. Tak bisalah diukur. Tapi, dari yang sudah seminggu itu saja, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di mana-mana. Bukankah itu potensi yang merisaukan?

Kadang-kadang, publik susah juga berhadapan dengan pemerintah yang merasa benar sendiri. Padahal, apa yang diingatkan publik itu adalah karena kecintaan terhadap negeri, agar pemerintah bersama rakyat bisa lebih cepat melawan corona. Padahal pula, sudah terbukti dalam beberapa hal pemerintah gagap menghadapi pandemi, setidaknya belum menemukan kunci yang cukup meyakinkan rakyat. Sekadar ilustrasi, dari menolak lockdown, menjalankan PSBB, lalu kini malah menilai yang tepat PSBM, dan menyatakan PSBB bukan cara yang tepat. (*)