UU Sisdiknas Perlu Revisi secara Fundamental melalui Omnibus Law

UU Sisdiknas Perlu Revisi secara Fundamental melalui Omnibus Law
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan. (okky adiana)

INILAH, Bandung - Pendidikan di Indonesia memang sudah ada kemajuan, namun belum seutuhnya merata dibanding dengan negara-negara lain. Banyak yang harus dibenahi dan direvitalisasi, salah satunya melalui pembentukan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan model Omnibus Law.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, Undang-undang (UU) Sisdiknas memang sudah 17 tahun didirikan dan perlu semacam revisi dengan pendekatan fundamental melalui metode Omnibus Law.

Menurut Cewan, panggilan akrab Cecep Darmawan, realitasnya, UU Sisdiknas saat ini belum mengatur sebuah sistem pendidikan yang komprehensif dan visioner karena banyak juga undang-undang yang mengatur hal-ikhwal pendidikan. Misalnya, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran, dan lainnya.

Ke depan, harusnya hanya satu UU yang mengatur pendidikan yakni UU Sisdiknas. Penjabarannya di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Mendikbud, Perda, dan lainnya.

“Hal ini dilakukan agar UU Sisdiknas lebih komprehensif tetapi juga lebih fleksibel. Dengan kata lain, semua regulasi pokok pendidikan ada dalam UU Sisdiknas. Jadi, UU Sisdiknas model Omnibus Law itu semacam corner stone atau batu penjuru bagi regulasi pendidikan,” ujar Kang Cewan, Pakar Kebijakan Publik itu, Senin (5/10/2020).

Selain itu, kata Cewan, UU Sisdiknas saat ini mengalami amputasi, pasalnya oleh UU Pemerintah Daerah (Pemda), yakni terkait pengalihan kewenangan pengelolaan urusan SMA dan SMK ke provinsi. Padahal pasal mengenai kewenangan SMA dan SMK di UU No. 20 Tahun 2003 sampai hari ini masih tercantum kewenangan kabupaten/kota.

"Kan lucu, hemat saya, UU pendidikan bisa kalah dengan UU Pemda. Harusnya kalau mau mengubah kewenangan pendidikan tidak usah di UU Pemda, tapi di UU Sisdiknas saja. Sampai hari ini di Pasal 50 ayat 5 itu masih dinyatakan bahwa kewenangan SMA di kabupaten/kota. Jadi, perlu sinkronisasi dan harmonisasi, kemudian jangan terjadi inflasi regulasi UU tentang pendidikan," imbuhnya.

Dia berharap agar DPR segera mengambil inisiatif pembentukan UU Sisdiknas model Omnibus Law dari sekarang. (okky adiana)