DJP Perpanjang Fasilitas PPN dan PPh Penanganan Pandemi Covid-19 

DJP Perpanjang Fasilitas PPN dan PPh Penanganan Pandemi Covid-19 
net

INILAH, Bandung - Terkait ketersediaan barang dan jasa guna penanganan pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang waktu pemanfaatan fasilitas pajak. Khususnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 28/2020, pemanfaatan fasilitas itu diperpanjang hingga Desember 2020. 

“Perpanjangan hingga akhir tahun ini juga berlaku bagi fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29/2020,” kata Hestu dalam rilis yang diterima, Senin (5/10/2020).

Menurutnya, fasilitas PPN yang berlaku hingga Desember 2020 adalah PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri. 

Selain itu, fasilitas diberikan kepada industri farmasi produksi vaksin atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19, dan qajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya. 

Sedangkan, fasilitas PPh yang diperpanjang hingga Desember 2020 adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk.

Fasilitas itu pun berlaku untuk Pasal 22 atas penjualan barang yang dilakukan pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak yang ditunjuk, Pasal 22 dan Pasal 22 Impor atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 industri farmasi produksi vaksin atau obat, serta Pasal 21 dan 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan penanganan Covid-19. 

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada PMK Nomor 143/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 1 Oktober 2020. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain yang diterbitkan dalam rangka merespons pandemi Covid-19, kunjungi https://www.pajak.go.id/covid19. (Doni Ramdhani)