Kalau Buruh Keberatan Poin UU Cipta Kerja, Disnakertrans Jabar Sarankan Ini

Kalau Buruh Keberatan Poin UU Cipta Kerja, Disnakertrans Jabar Sarankan Ini
net

INILAH, Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menilai akan lebih elok serikat buruh menempuh judicial review jika keberatan terhadap sejumlah poin di UU Cipta Kerja. Itu akan lebih baik jika disandingkan mogok kerja maupun unjuk rasa yang memiliki resiko lebih besar. 

Kepala Disnakertrans) Jabar Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya menyarankan agar buruh melakukan konsolidasi internal untuk menyikapi hal tersebut. 

"Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR,” ujar Taufik, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, di Jabar sendiri terdapat serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa. Namun ada pula yang menolak tidak ikut. "Kami bersama Disnaker di daerah menghimbau jangan mogok dan unjuk rasa karena resikonya besar,” imbuh dia. 

Taufik menuturkan, ada sejumlah alasan pihaknya menghimbau buruh untuk menolak unjuk rasa dan mogok. Di mana buruh juga harus mengetahui secara detail terkait isi UU Cipta Kerja. Taufik menilai, ada narasi yang hadir di kalangan awam bahwa UU Cipta Kerja merugikan para pekerja patut tidak boleh ditelan bulat-bulat.

“Kata Ibu Menaker, sebetulnya tuntuntan buruh sudah masuk diakomodir ke UU, walaupun kita belum menerima secara resmi. Poin seperti misalnya outsourcing dihilangkan itu kan tidak ada,” katanya. 

Adapun alasan lainnya, saat ini tengah dalam situasi Pandemi Covid-19. Dengan menggelar aksi unjuk rasa otomatis sangat rentan muncul kembali klaster penyebaran virus Corona. Tentu saja, dia melanjutkan, hal itu akan berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab. “Ketiga resiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka yang bukan pekerja bakal terkena dampak,” katanya.

Taufik sendiri memastikan pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak menerima keluhan dan tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. “Kita tidak punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang, jadi saran judicial review menurut kami bentuk win-win solution,” paparnya. (Rianto Nurdiansyah)