UU Cipta Kerja Berujung Kontroversi, DPRD Jabar Siap Tindaklanjuti

UU Cipta Kerja Berujung Kontroversi, DPRD Jabar Siap Tindaklanjuti
Foto: Syamsuddin Nasoetion

INILAH, Bandung – Sejak disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin (5/10/2020) lalu, terjadi gelombang massa yang menolak putusan tersebut karena dianggap merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan perusahaan.

Menyikapi kontroversi ini, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin melakukan komunikasi dengan pihak buruh dan masyarakat, untuk meminta masukan untuk menyelesaikan polemik tersebut.

“Pada intinya, setiap yang memberatkan masyarakat. Kami pasti akan selalu berpihak kepada masyarakat. Terutama dalam hal ini, buruh atau pekerja. Soalnya, akibat disahkannya undang-undang tersebut, adanya aksi massa yang menolak tidak hanya di Jawa Barat. Tetapi di semua daerah. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Secepatnya kita upayakan bertemu dengan mereka (buruh), untuk meminta masukan agar menjadi bahan diskusi kita kepada pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujar Dadang kepada INILAH, Selasa (6/10/2020).

Dari 15 bab dan 174 pasal dalam UU Cipta Kerja, ada beberapa pasal yang bermasalah sehingga menimbulkan reaksi publik. Salah satunya yang tercantum dalam bab IV tentang ketenagakerjaan yaitu, Pasal 59 yang mengatur jangka waktu perjanjian kerja tertentu (PKWT) atau kontrak. Dimana didalamnya ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atay kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara, dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali, untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Hal tersebut dikhawatirkan oleh pekerja, karena dapat membuat perusahaan tidak wajib mengangkat status mereka dari kontrak menjadi karyawan tetap. Sehingga berdampak pada masa depan mereka, selaku pekerja kontrak yang dapat diberhentikan tanpa penyelesaian yang jelas. (Yuliantono)