UU Ciptaker Bikin Ngamuk Buruh, Pengamat: Wajar!

UU Ciptaker Bikin Ngamuk Buruh, Pengamat: Wajar!
Antara Foto

INILAH, Bandung-Meletup sudah kekecewaan buruh menyusul pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam Rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Aksi mogok kerja hingga turun ke jalan tidak dapat dihindarkan. 

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai amarah buruh dalam  menyikapi pengesahan UU Ciptaker adalah hal yang wajar. Bagaimana tidak, dia menilai, pemerintah seolah-olah tidak aspiratif terhadap partisipasi yang datang dari luar. 

"Kalau saja terbuka dialog mungkin ada orang yang mengerti dan memahami dan mungkin juga ujungnya menerima subtansinya. Karena mereka sangat tertutup agak manipulatif dengan partisipasi," ujar Asep Warlan, Selasa (7/9/2020).

Tidak hanya itu, Asep menambahkan, kehadiran UU Ciptaker yang terkesan diam-diam pun tentunya memunculkan kecurigaan di masyarkat, khususnya pada kalangan buruh. "Jangan-jangan ini ada sesuatu yang salah. Semakin marah mereka (buruh) ketika mereka tidak bisa terlibat dalam subtansinya," katanya. 

Menurut Asep, sejak UU Ciptaker digaungkan belum benar-benar tampak dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan pihak lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang akan hadir bilamana disahkan. Asep menambahkan, memang seolah-olah terdapat sejumlah ahli yang dilibatkan. Hanya saja, dengan pihak yang memang sangat berkaitan erat, yakni buruh tidak terlihat ada komunikasi yang baik. 

"Problem utamanya, adalah komunikasi yang sangat buruk dari pemerintah," katanya.

Dengan begitu, maka buruh semakin tidak percaya UU Ciptaker ini hadir untuk kepetingan rakyat. Melainkan hanya untuk kepentingan investor, terutama investor asing. Terlebih, dia menilai, dalam proses pembentukan UU Ciptaker ini sangat tertutup dengan akses publik. 

"Tidak dibuka banyak aspek dari subtansi UU ini. Saya kira wajar masyarakat kecewa dan akhirnya demo besar-besaran," katanya. 

Asep melanjutkan, terdapat dalih bahwa dengan adanya investasi maka akan membuka lapangan kerja, dengan adanya lapangan kerja maka akan hadir produksi, dengan adanya produksi maka akan menghasilkan uang dan pendapatan pajak akan bertambah. Hanya saja hal tersebut sekadar pembicaraan di atas kertas. 

"Bukan untuk dibuktikan, bahwa pasal mana yang betul-betul seperti itu dan pasal mana yang sebetulnya masih bermasalah. Itu tidak pernah dibuka. Sehingga publik menjadi curiga, jangan-jangan itu hanya sekadar dalih alasan untuk mempercepat terbentuknya UU Cipta Kerja ini," katanya. (riantonurdiansyah)