Sikap Kami: K-Popers vs DPR

Sikap Kami: K-Popers vs DPR

TIDAKLAH bisa dipungkiri perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diloloskan DPR, datang dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi, dipastikan ini bukan gerakan mempolitisasi. Gerakan ini mencerminkan  kepedulian rakyat terhadap diri rakyat sendiri.

Percaya atau tidak, salah satu kalangan yang paling bersuara, setidaknya di media sosial, adalah penggemar musik, lagu, dan film-film Korea. Ya, para K-Popers. Mereka antara lain yang menaikkan tanda pagar #DPRRIKhianatiRakyat, #DPRImpostor, #drppenghianat, #MosiTidakPercaya, #OmnibusLawSampah, dan sejumlah lainnya. Tagar yang trending. Bahkan trending dunia.

Pernahkah mereka menyuarakan aspirasi politiknya? Rasa-rasanya, bahkan seumur budaya K-Pop itu pun, belum pernah. Tapi, untuk UU Cipta Kerja, mereka berada di lini depan, kalau tak mau disebut salah satu yang terdepan, menunjukkan perlawanan.

Buat kita, itulah salah satu gambaran kerisauan semua kalangan anak bangsa terhadap undang-undang ini. Apatah lagi kerisauan-kerisauan para aktivis buruh dan kalangan pekerja.

Perlawanan-perlawanan terhadap undang-undang ini, hemat kita, bukanlah soal kepentingan politik praktis. Politiknya adalah soal kebijakan penanganan persoalan ketenagakerjaan. Sebagian lain juga menyangkut soal kebijakan sektor lingkungan dalam kerangka investasi. Belakangan, mencuat pula perlawanan dari kalangan pendidikan.

Kehadiran undang-undang ini, sejak awal, memang memicu kontroversi. Perlawanan sudah mencuat bahkan sejak rencana dan perancangannya. Tetapi, memang kita susah menyandarkan harapan pada DPR sebagai wakil rakyat. Sebab, pada praktiknya, wakil rakyat kita sebenar-benarnya adalah wakil parpol. Karena payungnya parpol, maka sudah bisa ditebak pembahasannya tidak sepenuhnya menggunakan nurani kerakyatan. Ada kepentingan-kepentingan politik dan partai politik yang kita duga terjadi.

Maka, wajar jika kemudian yang menjadi sasaran utama perlawanan masyarakat adalah DPR, meski ini undang-undang usulan pemerintah. Rakyat berharap anggota DPR mewakili mereka, bukan partai politik. Tapi, mana ada sekarang anggota DPR yang membela rakyatnya sehingga rela melawan keputusan partai?

Dalam kondisi seperti itulah, DPR kini harus “berhadap-hadapan” dengan rakyat. Sebab, banyak yang bertanya, jika mereka wakil rakyat, mereka mewakili rakyat yang mana? Kalau mereka betul-betul mewakili rakyat, kenapa sering abai terhadap isi hati yang berkembang pada sebagian rakyatnya?

Itu jugalah yang sebenar-benarnya juga dirasakan para K-Popers itu. Mereka menjadi bagian dari warga yang merasa aspirasinya tak tersalurkan oleh politisi-politisi di Senayan itu. (*)