Sidang Praperadilan Kasus Penipuan Investasi Bodong Berlanjut

Sidang Praperadilan Kasus Penipuan Investasi Bodong Berlanjut
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Sidang lanjutan kasus pra peradilan terkait dihentikannya kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor. 

Sidang dilaksanakan di ruang Cakra dan dihadiri pihak pemohon Ria Rusty Yulita sebagai korban didampingi kuasa hukumnya Eka Ardianto. Sementara, pihak termohon dari Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota. Agenda sidang kedua ini adalah pembacaan permohonan pra peradilan.

Bidkum Polda Jabar Kompol Agus Jamaludin mengatakan, pihaknya menghadiri sidang pra peradilan dari pemohon dan agenda hanya pembacaan permohonan. Sidang selanjutnya akan dilakukan Kamis (8/10/2020) dengan agenda jawaban secara tertulis dari pendamping hukum Polda Jabar.

"Sebenarnya ini kasus jelas, sesuai koordinasi dengan jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, berkas itu sudah tiga kali bolak balik tidak diterima oleh jaksa. Maka sesuai aturan, kasus itu harus dihentikan karena bukan kasus pidana," ucap Agus, Rabu (7/10/2020).

Agus melanjutkan, kepolisian tidak bisa memproses lebih lanjut karena jaksa sudah tiga kali menyerahkan kembali berkas ke pihak penyidik, sehingga tentunya penyidik mau menyerahkan ke siapa lagi. Tidak ada intansi lain yang harus menerima selain jaksa, makanya kasus ini harus dihentikan.

"Terkait adanya gugatan pra peradilan atas dihentikannya kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong, tentu pemohon memiliki hak untuk pra peradilan. Ya, jadi tentunya itu hak mereka dan kami akan menjawab sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Ia juga memaparkan, langkah penanganan kasus itu oleh tim penyelidikan dari Polresta Bogor Kota sudah maksimal, sehingga akhirnya kasus itu dihentikan.

"Nanti kita lihat sampai tujuh hari kedepan. Intinya besok jawaban, Jumat (9/10/2020) replik, Senin (12/10/2020) duplik, Selasa serta Rabu mendatang pembuktian baik surat, saksi ahli dan lainnya. Hari Rabu kesimpulan dan vonis akan dilaksanakan Kamis 15 Oktober mendatang," paparnya.

Ia menambahkan, terkait masalah kasus dengan dugaan investasi bodong, jika berbicara kebohongan itu hak prerogatif penyidik dalam proses penyidikan. Tapi faktanya yang sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa ini bukan tidak pidana.

"Artinya kami tidak bisa memaksakan kalau JPU sampai 3 kali mengembalikan berkas, itu tidak bisa. Ada aturan yang mengatur bahwa setelah tiga kali berkas bolak balik tentunya penyidik harus menghentikan kasus itu, dalam arti kata mengarahkan pelapor itu ke arah perdata, bukan prosesnya berhenti disini. Silahkan pemohon punya hak ke jalur perdata," tegasnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Bogor Kota AKP Firman Taufik menjelaskan dalam penanganan kasus itu, sudah dilaksanakan sesuai prosedural dan mempelajari dikembalikannya berkas dari kejaksaan. Mungkin dari pelapor menjalankan haknya untuk melakukan pra peradilan, dan Polresta Bogor Kota siap menghadapi sidang.

"Kami ucapkan terima kasih karena menjadi bahan uji bagi kami, apakah sudah sesuai prosedural atau tidak. Jadi ketika nanti ada novum atau alat bukti baru, maka kasus itu bisa diproses kembali. Saat ini kami tunggu hasil sidang pra peradilan, Insyaallah apa yang sudah kami laksanakan sudah sesuai prosedural," jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon Eka Ardianto mengatakan, sidang kedua agenda pembacaan permohonan dan dihadiri oleh pihak Polresta dan Polda Jabar. Tadi disepakati dalam persidangan untuk menyepakati sidang secara marathon sampai tanggal 15 Oktober nanti.

"Kami berharap hakim objektif dalam menangani kasus ini, karena unsur pidana dalam kasus ini sebenarnya terpenuhi dan ada," pungkasnya. (Rizki Mauludi)