Mahasiswa Garut Tolak UU Cipta Kerja 

Mahasiswa Garut Tolak UU Cipta Kerja 
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Sejumlah elemen pergerakan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Garut menyerukan penolakan dan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Mahasiswa menilai langkah pengesahan Omnibus Law itu merupakan pengkhianatan DPR dan Pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Terlebih, hal itu dilakukan di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai dampaknya yang tak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. 

"DPR sudah tidak sesuai lagi tugasnya menjadi wakil rakyat. Begitu pun Pemerintah hari ini sangat jauh dari mendengarkan suara rakyat. Mereka justru mengkhianati rakyat dengan tunduk kepada kepentingan oligarki. Ini harus dilawan! Jangan sampai merajalela!" tegas Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Garut Reksi Pawwaz Muhrojan, Rabu (7/10/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, IMM Garut menilai proses pembahasan hingga pengesahan RUU Omnibus Law sendiri sangatlah cacat prosedur. Banyak unsur keterwakilan berbagai kalangan dan masyarakat terdampak tak dilibatkan.
Yang terjadi, pengesahan RUU Omnibus Law seakan sengaja dilakukan di tengah perhatian masyarakat terkonsentrasi pada masalah pandemi Covid-19 dan dampaknya agar penyampaian aspirasi masyarakat sulit dilakukan. Tidak seperti biasanya dalam kondisi normal.

Karena itulah, IMM Garut menyatakan menolak pengesahan RUU Omnibus Law, dan menyerukan semua elemen rakyat terus melakukan perlawanan.

Hal senada dinyatakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Garut. Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum KAMMI Garut Riana Abdul Azis menegaskan KAMMI Garut menilai UU Omnibus Law jelas-jelas sangat merugikan rakyat. Omnibus Law itu bukan hanya berdampak pada buruh/pekerja, melainkan juga sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi.

Dia menyebutkan, pengesahan Omnibus Law merupakan bentuk ketidakhadiran negara dalam mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah dan DPR terkesan memihak kapitalis. Padahal Negara seharusnya melindungi dan menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Bukan kepada investor atau kapitalis. 
Alih-alih membuat negara kondusif, melalui UU Omnibus Law itu pemerintah dan DPR malah menyulut amarah publik.

"KAMMI Garut tetap konsisten menolak dan menggagalkan Omnibus Law ini dengan demonstrasi. Kita peduli nasib buruh yang terdampak UU Cipta Kerja. Demonstrasi adalah bagian dari ikhtiar KAMMI Garut dalam memperjuangkan nasib para buruh," kata Riana. (Zainulmukhtar)