UU Cipta Kerja Berujung Polemik, DPRD Jabar: Siapa yang Mulai Wajib Mengakhiri

UU Cipta Kerja Berujung Polemik, DPRD Jabar: Siapa yang Mulai Wajib Mengakhiri
Foto: Doni Ramdhani

INILAH, Bandung - Sejak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Senin lalu, langsung direspon dengan aksi massa yang menolak, baik dari mahasiswa maupun serikat kerja di seantero wilayah, termasuk Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Siti Muntamah mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh anggota legislatif DPR-RI yang seakan memaksakan terbitnya undang-undang tersebut harusnya tidak perlu terjadi. Khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Menurutnya, para wakil rakyat tersebut harusnya prihatin terhadap masyarakat kecil dan jangan semakin dipersulit dengan adanya UU Cipta Kerja. Mengingat, ada beberapa poin yang termaktub dalam draf Omnibus Law tersebut cenderung merugikan masyarakat. Dia berharap, dengan adanya reaksi dari publik atas undang-undang tersebut. Pemerintah pusat dapat mengkaji ulang, terkait pengesahannya.

“Siapa yang mulai, ya wajib mengakhiri. Harusnya mereka (DPR-RI) tidak terburu-buru, untuk menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja. Soalnya setelah dilihat per-pasal, secara global ber-impact dengan kerugian untuk orang kecil. Harusnya di masa pandemi sekarang, dimana masyarakat kita sudah sulit. Ya sebaiknya jangan semakin dipersulit dengan adanya undang-undang tersebut. Harusnya kita bantu, yaitu dengan berpihak kepada mereka,” ujar Siti kepada INILAH, Kamis (8/10/2020).

“Pada akhirnya kan terjadi penolakan luar biasa dari semua daerah. Semoga dengan adanya penolakan ini, bisa menjadi masukan untuk pemerintah untuk dikaji lagi. Jangan sampai situasi sekarang jadi semakin parah. Dengan seriusnya undang-undang yang mendapat penolakan luar biasa, barangkali pemaksaan ini tidak terjadi,” sambungnya.

Dia pun mengingatkan, kepada pelaku aksi massa baik dari kalangan mahasiswa maupun serikat pekerja, agar menahan diri untuk tidak bertindak anarkis yang dapat merugikan. Mengingat, tujuan dari aksi adalah untuk kebaikan dan sudah seharusnya dalam menjalani gerakan penolakan dapat berjalan damai serta mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, guna mencegah penularan pandemi.

“Kepada teman-teman yang melakukan aksi massa, baik dari pekerja maupun mahasiswa yang menjadi tumpuan perjuangan harapan masyarakat. Boleh melakukan aksi parlemen dijalan, tetapi sebaiknya jangan bertindak anarkis. Kalau sampai merusak, kan yang rugi kita juga. Silakan menyuarakan tetapi dengan cara yang baik dan ikuti protokol kesehatan. Mengingat saat ini kita masih di tengah pandemi, jangan sampai nanti jadi malah karena melakukan aksi, jadi terkena pandemi,” harapnya.

Selain itu, Siti juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu palsu yang bisa saja dimanfaatkan oknum tertentu terkait Undang-undang Cipta Kerja. Sebab dikhawatirkan akan semakin memperburuk keadaan dan bukan mendapatkan solusi dari tindakan yang tidak perlu, akibat hasutan pihak tak bertanggungjawab.

“Sekarang ini kita memang dimudahkan dalam mendapat informasi. Tetapi sekarang harus hati-hati, karena banyak berita hoax yang bisa membuat situasi semakin kacau. Entah dengan melakukan rekayasa keterkaitan UU Cipta Kerja. Makanya kami menghimbau, agar masyarakat hati-hati untuk tidak menelan mentah-mentah semua informasi yang berkeliaran. Ini juga menjadi sumber kekhawatiran, karena dapat merugikan kita semua,” ucapnya.

“Untuk teman-teman yang melakukan aksi di lapangan, kalau mau audiensi hayu silakan. Asal kondusif. Jangan seperti kemarin, ketika demo di depan DPRD. Sudah siap kami terima, tapi informasi yang kami dapat malah tidak kondusif. Ya akhirnya enggak jadi. Jangan kayak gitu. Jangan sampai tujuan baik dari aksi, ada yang mendompleng akhirnya jadi tidak kondusif,” lanjut Siti.

Guna meredam aksi yang semakin parah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengatakan pihaknya dari Komisi V berencana sesegera mungkin untuk mengadakan rapat dalam membahas masalah ini. Dimana harapannya akan menelurkan sebuah solusi, yang dapat disampaikan kepada DPR-RI dan pemerintah pusat untuk mengakhiri polemik yang terjadi saat ini.

“Saya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Komisi V (Dadang Kurniawan), pada intinya ingin secepatnya duduk bareng untuk membahas dan mencari masukan terkait masalah ini. Kita harus menimbang, sikap apa yang harus diambil Provinsi Jawa Barat akan adanya undang-undang ini, terlepas ditolak oleh semua elemen masyarakat. Kalau perlu nanti hasilnya kita bakal buat surat untuk disampaikan ke DPR-RI. Arahan apa yang harus dilakukan dan untuk menyelesaikan masalah ini. Insya Allah mungkin Jumat nanti sudah bisa kita bahas dan mudah-mudahan ada hasil yang baik, untuk bisa mengakhiri masalah ini agar tidak semakin berlarut-larut,” tandasnya. (Yuliantono)